Peserta Pemilu Legislatif Klaten Berkurang 42 Bacaleg

Pegawai sekretariat KPU Klaten mengecek berkas pendaftaran para bakal caleg DPRD Klaten, Selasa (17/7 - 2018). (Solopos/Taufiq Sidik Prakoso)
02 Agustus 2018 11:15 WIB Taufik Sidik Prakoso Klaten Share :

Solopos.com, KLATEN -- Jumlah bakal calon anggota legislatif (bacaleg) peserta Pemilu Legislatif Klaten 2019 yang tadinya ada 575 orang berkurang 42 orang menjadi hanya 533 bacaleg.

Sebanyak 42 bacaleg dicoret karena tak melengkapi berkas pendaftaran selama masa perbaikan yang ditutup Selasa (31/7/2018) lalu. Mereka dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) dan dipastikan tidak bisa ikut Pemilu 2019.

Komisioner Divisi Teknis Komisi Pemilihan Umum (KPU) Klaten, Joko Hadi Siswanto, mengatakan puluhan bacaleg itu dinyatakan tidak memenuhi syarat lantaran berkas administrasi mereka tidak lengkap hingga penutupan masa perbaikan. Ia mencontohkan ada bacaleg yang tidak melengkapi SKCK. Ada pula bacaleg yang mengundurkan diri.

Soal informasi ada satu bacaleg terindikasi eks terpidana korupsi, Joko menuturkan KPU belum menemukan dari persyaratan bacaleg yang sudah dicek. “Bisa jadi berkas SKCK atau surat keterangan dari pengadilan [bakal caleg terindikasi eks terpidana korupsi itu] tidak dilengkapi hingga penutupan masa perbaikan,” kata Joko saat dihubungi Solopos.com, Rabu (1/8/2018).

Joko menjelaskan setelah masa perbaikan ada tahapan verifikasi berkas perbaikan bakal caleg mulai Rabu (1/8/2018) hingga Selasa (7/8/2018). Seusai verifikasi, KPU menyusun dan menetapkan daftar caleg sementara (DCS) pada Rabu (8/8/2018) hingga Minggu (12/8/2018).

“Saat tahapan verifikasi kami pilah-pilah berkas bacaleg termasuk memisahkan latar bekalang bakal caleg seperti ada atau tidaknya kades yang ikut mendaftar,” katanya.

Sebelumnya, Ketua Panwaslu Klaten, Arif Fatkhurrahman, mengatakan ada temuan salah satu bacaleg berstatus eks napi korupsi. Temuan itu berdasarkan hasil pemeriksaan berkas surat keterangan catatan kepolisian (SKCK).

“Dalam SKCK ada keterangan pernah terlibat kasus hukum. Yang tertera pasal. Setelah kami tanyakan ke Polres ternyata pasalnya benar [terkait kasus korupsi],” kata Arif.

Arif mengatakan sesuai PKPU No 20/2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, mantan napi korupsi dilarang menjadi caleg. Alhasil, bakal caleg tersebut semestinya tidak memenuhi syarat (TMS) atau dicoret.

Rekapitulasi pengajuan perbaikan bacaleg Klaten peserta Pemilu 2019

Partai PolitikJumlah BacalegLaki-LakiPerempuan
PKB442519
Partai Gerindra503020
PDIP503218
Partai Golkar502921
Partai Nasdem502921
Partai Garuda523
Partai Berkarya1037
PKS503218
Partai Perindo311912
PPP281711
PSI15105
PAN503317
Partai Hanura241410
Partai Demokrat503020
PBB261610
Total533321212

Sumber : KPU Klaten.