Takut Penegak Hukum, 162 Desa Ogah Didampingi Kejari

Kepala desa (kades) mengikuti kegiatan bertajuk Penguatan Jaringan Masyarakat Anti KKN di Gedung DPRD Karanganyar, Kamis (2 - 8). Pada kesempatan itu Kajari Karanganyar, Suhartoyo meminta setiap kades menaati regulasi saat mengelola anggaran desa. (Ponco Suseno)
02 Agustus 2018 20:45 WIB Ponco Suseno Karanganyar Share :

Solopos.com, KARANGANYAR – Sebanyak 162 desa di Karanganyar emoh berkonsultasi dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Karanganyar terkait pengelolaan anggaran desa dalam beberapa tahun terakhir. Alasannya, ratusan desa tersebut takut dan bingung saat menghadapi aparat penegak hukum (APH) saat ingin meminta pendampingan.

Hal itu diungkapkan Kepala Kejari Karanganyar, Suhartoyo, saat ditemui wartawan seusai mengisi acara bertajuk Penguatan Jaringan Masyarakat Anti KKN di DPRD Karanganyar, Kamis (2/8/2018). Hadir pada kesempatan ngobrol satu jam bersama Kajari itu, seluruh kepala desa (kades) di Bumi Intanpari dan 17 camat di Bumi Intanpari. Penguatan jaringan perlu dilakukan guna meningkatkan pengawasan sekaligus mencegah penyimpangan anggaran desa.

Tokopedia

“Tidak semua kepala desa (kades) itu paham soal keuangan karena tidak semuanya memiliki pendidikan yang mumpuni. Makanya, kami persilakan berkonsultasi atau minta pendampingan ke Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Karanganyar. Sayangnya hingga sekarang, tak ada satu pun desa yang menggunakan pendampingan gratis ini. Alasannya memang macam-macam, ada yang takut berhadapan dengan aparat hukum dan ada yang bingung juga saat berhubungan dengan aparat hukum,” kata Suhartoyo.

Suhartoyo mengatakan dana yang dikelola setiap desa saat ini lumayan besar. Suhartoyo meminta ke seluruh kades dapat mengelola anggaran tersebut sesuai dengan peruntukannya. “Saya menjamin pendampingan dilakukan secara objektif dan profesional. Pendampingan ini berada di luar. Jadi tak masuk ke hal-hal teknis. Tak perlu takut dengan pendampingan ini. Justru melalui sosialisasi pendampingan ini menjadi warning bagi setiap kades agar taat administrasi, taat anggaran, dan sebagainya [rata-rata setiap desa mengelola anggaran di atas Rp1 miliar]. Kalau posisi pesawat sudah berada di landasan pacu, tak mungkin akan balik ke tempat parkir,” katanya.

Disinggung tentang adanya pengaduan dugaan penyimpangan anggaran desa dalam beberapa bulan terakhir, Suhartoyo mengakui telah menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat. Jumlah laporan yang masuk ke Kejari mencapai lima laporan. Hasil penelusuran, pengaduan dugaan penyimpangan itu ditutup karena tidak mengarah ke penyimpangan.

“Kami harus hati-hati menindaklanjuti laporan yang masuk. Kami tak mau, justru kami dijadikan alat orang-orang tertentu. Sekali lagi, justru dengan pendampingan [dari TP4D], kami juga akan melindungi desa dari gangguan luar,” katanya.

Kepala Desa (Kades) Ngargoyoso, Prihadi, mengapresiasi kegiatan yang digelar Kejari Karanganyar. Setidaknya, kegiatan tersebut dapat mengingatkan setiap kades selalu berhati-hati saat mengelola keuangan.

“Tadi memang disampaikan perlunya tertib administrasi dan anggaran. Semua itu bertujuan agar tak ada penyimpangan penggunaan dana desa,” katanya.