Buang Sampah di Sungai Sragen Didenda Rp50 Juta

Saluran air di depan Kompleks Sasana Manggala Sukowati (SMS) Sragen berisi limbah cair buangan dari PG Mojo Sragen, Minggu (22/7 - 2018) siang. (Solopos/Kurniawan)
04 Agustus 2018 11:10 WIB Tri Rahayu Sragen Share :

Solopos.com, SRAGEN — Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati berkomitmen untuk menegakkan aturan pada Peraturan Daerah (Perda) No. 3/2014 tentang Pengelolaan Sampah. Perda tersebut mengatur bagi siapa pun yang membuang sampah sembarangan, termasuk ke sungai, diancam dengan sanksi pidana 3 bulan dan/atau denda Rp50 juta.

Komitmen itu disampaikan Bupati setelah prihatin dengan kondisi Sungai Garuda yang dipenuhi dengan sampah padat dan sampah cair. Persoalan sampah itu baru diketahui Yuni, sapaan Bupati, setelah mendapat aduan petani tentang kekurangan air untuk lahan pertanian.

Saat menelusuri sungai, Yuni menemukan persoalan yang lebih krusial dan segera dicari solusinya, yakni masalah sampah di sungai.
Sebagai langkah awal, Yuni memerintah BPBD untuk mengoordinasi seluruh sukarelawan dan warga untuk melaksanakan program kali bersih. Dia baru sadar bila Pemkab Sragen memiliki pekerjaan rumah yang segera diselesaikan, yakni memberi pemahaman kepada masyarakat agar tidak buang sampah sembarangan, terutama ke sungai.

“Penegakan Perda Sampah itu perlu. Kami memang punya Perda Sampah tetapi belum memiliki perbup. Ke depan, saya akan terbitkan perbup dengan penjelasan secara detail agar masyarakat ikut membantu. Saya pernah tanya ke Sekda dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Detail perda itu mereka tidak tahu. Makanya Senin saya minta mereka menyerahkan ke meja saya,” katanya.

Dia menyesalkan adanya limbah cair dari industri tahu di Teguhan. Persoalan limbah ini, kata dia, perlu penanganan yang komprehensif. Dia sempat melihat instalasi pengolahan air limbah (IPAL) di sentra industri tahu itu tetapi sepertinya tidak berfungsi sehingga limbah dibuang ke sungai. Dia meminta masyarakat proaktif dan pengawasan dari dinas lebih diperketat supaya kondisi sungai menjadi bersih.

“Saya melihat pengawasan pemerintah kurang ketat, masyarakat gampangke. Jadi seperti tumbu ketemu tutupe. Saat musim kemarau, semua kelihatan,” ujarnya.

Wakil Bupati (Wabup) Sragen, Dedy Endriyatno, masih ingat dalam perda itu sempat menyebut adanya denda sampai Rp50.000 bagi setiap orang yang buang sampah ke sungai, apalagi limbah. Berdasarkan Perda No. 3/2014, menyebut sanksi tegas berupa hukuman kurungan sampai tiga bulan dan/atau denda sampai Rp50 juta.

“Langkah ke depan, perda ditegakkan, pengawasan diperketat, dan pembinaan diintensifkan. Lebih efektif bila ada kesadaran masyarakat. Nanti masyarakat dikumpulkan bersama DLH, DKK [Dinas Kesehatan Kabupaten], dan Disnakan [Dinas Peternakan dan Perikanan]. Setelah itu pengetatan pengawasan ditata lagi, pembinaan itu dilakukan hingga akhir 2018,” tambahnya.