Kursi Perdes Sragen Di-booking Hingga Rp1 Miliar?

Ujian kompetensi perangkat desa di Gedung SMS Sragen, Selasa (10/4 - 2018). (Solopos/Tri Rahayu)
05 Agustus 2018 21:15 WIB Tri Rahayu Sragen Share :

Solopos.com, SRAGEN -- Kursi perangkat desa (perdes) Sragen yang akan diisi melalui tes seleksi serentak, Senin (6/8/2018), dikabarkan sudah banyak yang "di-booking".

Kabar adanya titipan uang yang diduga dari para calon perdes untuk mem-booking atau memastikan agar lolos tes seleksi serentak itu santer beredar dalam tiga hari terakhir. Nilai uang yang dititipkan kepada pihak tertentu yang berpengaruh tersebut totalnya sampai tembus Rp1 miliar.

Kabar cukup santer di wilayah Mondokan, Sragen, nilai titipan uang sampai puluhan juta rupiah per orang. Kabar soal uang titipan itu sampai ke telinga Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPRD Sragen, Fatchurrahman.

“Kabar titipan uang itu santer sejak tiga hari sebelum pelaksanaan tes. Obrolan di warung-warung banyak membahas tentang titipan uang dari calon perangkat desa yang bakal ikut tes besok [Senin]. Nilainya bervariasi sesuai dengan jabatan yang dilamar. Yang paling murah Rp150 juta sampai Rp200 juta. Untuk formasi bayan saja Rp300 juta-Rp400 juta. Carik atau sekdes bisa tembus Rp500 juta-Rp700 juta,” ujar saat berbincang dengan wartawan di Sragen, Minggu (5/8/2018).

Dia menjelaskan sebelum tes itu ada sejumlah peserta yang diduga titip uang sebagai jaminan agar lolos tes. Dia mengatakan kalau titipnya Rp40 juta per orang sedangkan jumlah peserta yang diduga titip uang mencapai ribuan orang, titipan uang itu bisa tembus Rp1 miliar.

“Atas dasar itulah, kami akan mengawasi langsung pelaksanaan tes di Sragen yang bertempat di SMKN 2 Sragen. Dari empat perguruan tinggi yang digandeng 190 desa itu hanya satu perguruan tinggi yang menggelar tes di Sragen, yakni di SMKN 2 Sragen dan SMKN 1 Kedawung. Fokus pengawasan kami pada progammer-nya bila tes dilakukan dengan model computer assisted test [CAT],” ujarnya.

Dia menjelaskan programmer lah yang bisa mengubah-ubah nilai CAT itu. Dia menyebut yang menggelar tes di Sragen hanya dari AUB Solo, sementara tiga PT lainnya, Universitas Gajah Mada (UGM) Jogja, Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, dan Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) menggelar tes di kampus masing-masing.

“Kalau UGM tes di kampus dan setelah tes langsung diberikan. Undip dan UMS, saya kurang tahu,” ujarnya.

Facthurrahman enggan berkomentar soal kabar titipan uang yang santer di wilayah Mondokan. Legislator asal Mondokan, Sutrisno, juga mengaku tidak tahu menahu tentang kabar tersebut.

“Pokoknya saya tidak tahu menahu. Dicek saja sumbernya dulu!” pinta Sutrisno.

Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah (Setda) Sragen, Suhariyanto, berencana memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan tes perdes. Dia mengatakan kesiapan dan pelaksanaan tes menjadi tanggung jawab pihak ketiga yang diajak kerja sama oleh panitia desa.

Ketua Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) Kabupaten Sragen, Sutrisno, menyatakan FKKD sudah berkoordinasi dengan tim panitia tingkat desa agar memberi tahu para peserta terkait jadwal, tempat, dan waktunya. Selain itu, Sutrisno menjelaskan panitia desa juga harus memahamkan kepada peserta tentang sistem tes, terutama yang menggunakan CAT.

“Peserta diimbau belajar dan berdoa. CAT diyakini akan lebih transparan dan terbuka sehingga jauh dari rekayasa pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab apalagi menjanjikan hal-hal yang tidak normatif. Harapannya perekrutan perangkat desa ini menghasilkan SDM yang profesional, kredibel, dan dapat mendukung jalannya pemerintahan yang tangguh, serba-IT dan komputerisasi,” imbuh Kades Gawan, Tanon, itu.

Sementara itu, Sekretaris Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Sragen, Wahyu Widayat, mengatakan tim Saber Pungli sudah berkoordinasi sejak awal tentang kabar titipan uang pada perekrutan perdes. Wahyu mengatakan kalau nanti ada aduan atau ditemukan bukti yang cukup, Satgas Saber Pungli pasti akan melakukan operasi tangkap tangan (OTT).

“Siapa pun oknumnya tetap ditangkap. Kami sudah mendapat perintah langsung dari Bupati Sragen untuk menindak tegas oknumnya. Saya sudah meminta Polres Sragen menerjunkan intelijen untuk menyelidiki informasi-informasi yang berkembang itu. Informasi masyarakat dibutuhkan untuk awalan kami bertindak,” tuturnya.