Banyak Kades Sragen Terjerat Hukum, Begini Analisis Pengamat

Ilustrasi vonis majelis hakim. (Solopos/Whisnupaksa Kridhangkara)
06 Agustus 2018 19:15 WIB Kurniawan Sragen Share :

Solopos.com, SRAGEN -- Fenomena berjatuhannya kepala desa (kades) di Kabupaten Sragen karena tersandung kasus hukum bukan semata persoalan personal yang berdiri sendiri. Ada kontribusi pelaksanaan demokrasi yang salah kaprah dalam peristiwa itu.

Para pemilih pilkades menjadi pihak yang mesti ikut bertanggung jawab terhadap kondisi yang kini terjadi. Orientasi mereka yang cenderung ke pragmatisme politik transaksional ikut andil melahirkan pemimpin yang lemah mental.

Tokopedia

Demikian analisis pengamat politik Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Agus Riewanto, yang juga putra asli Sragen mengenai banyaknya kades di Sragen yang terjerat perkara hukum belakangan ini. Diwawancarai Solopos.com, Senin (6/8/2018), Agus menilai selama ini ada salah kaprah pelaksanaan demokrasi pemilihan umum (pemilu) di berbagai jenjang di Sragen.

“Istilah sosiologinya crime follow the society atau kejahatan mengikuti perkembangan masyarakatnya. Dalam fenomena ini kita tidak bisa hanya melihat dari aspek sistem tanpa melihat aspek kultur,” ujar dia.

Agus berharap fenomena terjeratnya sejumlah kades dalam persoalan hukum bisa menjadi pembelajaran bersama semua pihak. Kalangan pemilih pemilu diharapkan lebih bijak dan cerdas dalam memilih calon pemimpin.

Aspek kepribadian, kapasitas, dan kompetensi, harus menjadi parameter utama dalam menentukan figur pemimpin. Bila masyarakat berorientasi transaksional, Agus khawatir akan semakin banyak pemimpin yang terjerat hukum.

“Sebentar lagi kita dihadapkan pesta demokrasi terbesar di Tanah Air yaitu Pilpres, Pemilu Legislatif, dan Pemilu DPD. Cermati figur calonnya, pilih yang berkompeten dan mentalnya bagus. Jangan pilih karena money politics,” seru dia.

Lebih jauh, Agus juga berharap pemerintah daerah (pemda) menjalankan fungsinya sebagai pengawas dan pembina pemerintahan desa. Konkretnya dengan menggelar pelatihan dan sosialisasi hukum kepada kades.

“Perlu didorong perda Pemda untuk memberikan pelatihan-pelatihan secara nyata dalam penggunaan keuangan, pengelolaannya dan pertanggungjawabannya. Perketat pengawasan. Selama ini aspek itu sangat kurang,” kata dia.

Di tingkat desa, Agus mendorong agar Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjalankan fungsinya secara optimal sebagai lembaga kontrol. Yang terjadi selama ini, menurut dia, BPD justru bekerja sama dengan pemerintah desa.

“Yang terjadi saat ini kan desa dengan dana yang bergelimang tapi kades tidak siap mengelola. Penyebabnya mulai dari SDM lemah dan mental tidak kuat. Fenomena ini terjadi di semua level karena soal sistemik,” urai dia.

Pendapat senada disampaikan Ketua Forum Masyarakat Sragen (Formas), Andang Basuki. Menurut dia, fenomena politik transaksional sangat kental dalam pelaksanaan berbagai pemilu seperti pilkades, pilkada, dan pemilu legislatif.

Alhasil, figur-figur pemimpin yang terpilih lebih merepresentasikan kekuatan finansial mereka ketimbang kapasitas dan kompetensi. “Ini kondisi yang sangat memprihatinkan. Jangan sampai ini jadi budaya wong Sragen,” seru dia.

Berdasarkan catatan Solopos.com, saat ini ada tiga kades di Sragen yang tengah berhadapan dengan kasus hukum. Terbaru adalah Suraya, Kades Kaloran, Gemolong, yang diduga menjadi otak perampokan di Kabupaten Kudus.

Suraya ditangkap aparat Polres Kudus pekan lalu di rumahnya. Selain Suraya, turut ditangkap seorang perangkat Desa Jenalas yang juga diduga terlibat sebagai kaki tangan Suraya.

Sebelumnya ada Sri Widyastuti, Kades Doyong, Miri, yang diduga mengorupsi dana desa/alokasi dana desa 2016. Saat ini, Sri Widyastuti sudah ditahan Kejaksaan Negeri (Kejari) untuk menjalani penyidikan.

Kades Hadiluwih, Kecamatan Sumberlawang, Wiranto, bahkan sudah divonis penjara selama 1 tahun 6 bulan karena korupsi dana desa/alokasi dana desa 2016.