Korupsi Klaten: Kades Nonaktif Glagahwangi Ditahan

Seorang warga melintas di depan kantor Desa Glagahwangi, Kecamatan Polanharjo, Selasa (10/4 - 2018). (Solopos/Taufiq Sidik Prakoso)
08 Agustus 2018 12:20 WIB Cahyadi Kurniawan Klaten Share :

Solopos.com, KLATEN -- Kepala Desa (Kades) nonaktif Glagahwangi, Kecamatan Polanharjo, Klaten, Wuryanto, ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten sejak Selasa (7/8/2018). Wuryanto diduga melakukan korupsi bantuan keuangan khusus (BKK) Pemkab Klaten 2015.

Saat ini kasusnya tengah disidangkan. Kasi Intel Kejaksaan Negeri (Kejari) Klaten, Masruri Abdul Aziz, mengatakan penahanan itu dilakukan atas perintah majelis hakim persidangan Wuryanto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Selasa sore.

Tokopedia

Sidang sudah memasuki agenda pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Kejari Klaten menindaklanjuti perintah itu dengan menitipkan Wuryanto ke LP Kelas IIB Klaten.

“Pertimbangannya apa yang bersangkutan ditahan itu menjadi kewenangan hakim. Kami hanya menjalankan perintah,” kata dia saat dihubungi Solopos.com, Selasa malam.

Penasihat hukum Wuryanto, Gino, membenarkan soal penahanan Wuryanto. Sebelumnya, Wuryanto merupakan tahanan kota. Ia tak berkomentar banyak soal perintah penahanan oleh hakim.

“Sebelumnya kan menjadi tahanan kota. Kalau sekarang ditahan semoga bisa memperingan hukumannya jika terbukti bersalah sebab dipotong masa tahanan,” ujar dia, Selasa malam.

Kepala LP Kelas IIB Klaten, Turyanto, mengatakan Wuryanto masuk ke LP Kelas IIB Klaten pukul 17.00 WIB dengan status tahanan Kejaksaan Negeri Klaten. “Benar, yang bersangkutan ditahan di LP Klaten dengan kasus tipikor,” kata Turyanto.

Kasus Wuryanto bermula dari hasil penyelidikan dan penyidikan Kejari Klaten terkait adanya indikasi penyalahgunaan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Kabupaten Klaten pada 2015. Saat itu, Pemerintah Desa Glagahwangi menerima bantuan eradikasi pertanian senilai Rp100 juta dan pengaspalan jalan senilai Rp185 juta.

Namun, dalam realisasinya ditemukan kegiatan eradikasi pertanian dilaksanakan terlebih dahulu meskipun belum ada pos anggarannya di APB Desa. Selain itu, pekerjaan pengaspalan jalan diserahkan pengerjaanya ke pihak ketiga tanpa melibatkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK).