Korban Longsor Dlepih Minta Hunian Sementara di Lahan Relokasi

Warga Bengle, Dlepih, Tirtomoyo, Wonogiri, Supriyanto, berjalan di dekat lokasi tanah longsor 28 November 2017 tak jauh dari rumahnya, Rabu (8/8/2018). (Solopos - Rudi Hartono)
08 Agustus 2018 20:55 WIB Rudi Hartono Wonogiri Share :

Solopos.com, WONOGIRI—Warga terdampak bencana tanah longsor di Desa Dlepih, Tirtomoyo, Wonogiri setuju direlokasi dengan syarat tertentu. Konsep relokasi sudah diusulkan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonogiri.

Kepala Desa (Kades) Dlepih, Sutarmo, saat ditemui Solopos.com, di kantornya, Rabu (8/8/2018), mengatakan warga empat dusun yang terdampak bencana longsor, yakni Ngelo, Bengle, Warak, dan Sumberjo, bersedia direlokasi dengan dua konsep, yakni relokasi sementara dan tetap di tanah kas desa dengan ketentuan tertentu.

Konsep relokasi sementara, yakni pembangunan hunian sementara (huntara) di tanah kas desa dengan sistem Pemkab menyewa selama lima tahun kepada Pemdes.

Huntara untuk menampung warga yang mengungsi saat penghujan. Hal itu untuk menjamin keselamatan mereka. Setelah kemarau warga bisa kembali ke rumah masing-masing dan beraktivitas seperti biasa.

Huntara diberi batas waktu lima tahun agar Pemkab dapat mengkaji kondisi lahan. Apabila dalam waktu lima tahun lahan di lereng pegunungan kondisinya semakin stabil, status huntara bisa dicabut selanjutnya warga menghuni rumah masing-masing.

Sementara, lahan tempat dibangun huntara dapat dikembalikan kepada desa. Namun, jika dalam lima tahun kondisi lahan semakin berbahaya, huntara dapat menjadi hunian tetap.

Pada kondisi itu warga bersedia menetap di hunian dengan catatan rumah dan lahan pertanian/ladang/kebun masih menjadi hak milik warga dan kepemilikannya tak boleh dialihkan kepada siapa pun.

Dengan begitu warga masih bisa bercocok tanam dan hasilnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Lahan yang terbangun rumah dapat dijadikan lahan produktif.

Kecewa

Sementara tanah kas desa dapat diganti dengan tanah lain dengan luasan yang sama (tukar guling).

“Langsung relokasi permanen pun warga bersedia, asal lahan rumah atau pertanian masih tetap menjadi hak milik mereka. Jadi, saat kemarau warga masih bisa menggarap sawah atau bercocok tanam di kebun.

Tanah kas desa enggak masalah dipakai buat relokasi. Soal tukar guling bisa dipikirkan belakangan, yang penting warga kami bisa diselamatkan terlebih dahulu,” kata Kades.

Namun, hingga Agustus ini Pemkab belum memberi kepastian menyetujui atau tidak konsep yang diusulkan atau ada kebijakan lain. Bahkan, Kades mendapat informasi anggaran untuk pengadaan lahan relokasi program 2019 yang diusulkan dinas terkait dicoret saat pembahasan di DPRD. Kades mengaku kecewa mengingat warga ingin secepatnya mendapat solusi.