Peserta Seleksi Perdes Sragen Tak Puas, Protes di Mana-Mana

Aktivis Formas dan beberapa perdes menyampaikan aspirasi kepada anggota Komisi I DPRD Sragen, Senin (30/4 - 2018). (Solopos/Kurniawan)
09 Agustus 2018 17:15 WIB Tri Rahayu Sragen Share :

Solopos.com, SRAGEN -- Gelombang protes dari peserta seleksi perangkat desa (perdes) terjadi di sejumlah desa Kabupaten Sragen karena ketidakpuasan atas hasil tes tertulis dan tes komputer dasar (TKD) pascapengumuman yang disampaikan panitia penjaringan dan penyaringan perdes di masing-masing desa, Kamis (9/8/2018).

Mereka ada yang menggeruduk balai desa untuk meminta kejelasan atas nilai tes tersebut. Ada juga yang ramai-ramai mendatangi perguruan tinggi (PT) penyelenggara tes.

Tokopedia

Aksi protes itu dilakukan para peserta seleksi perdes dari sejumlah desa di wilayah Tanon dan Sidoharjo dengan mendatangi Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) menaiki bus, Kamis siang. Mereka mendesak UMS menggelar tes ulang.

Koordinator Calon Perdes Suwatu, Tanon, Izzu Abi Hasbuddin, yang datang bersama 24 orang perwakilan Desa Suwatu dan Kecil, Tanon, datang ke UMS.

“Dari LPPM [Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat] menyampaikan hasil tes dinyatakan batal dan segera memberikan surat keterangan terlampir karena ada human error di panitia. Jadi permohonan kami dikabulkan,” ujar Izzu saat dihubungi Solopos.com, Kamis sore.

Sejumlah peserta seleksi perangkat desa yang tergabung dalam Forum Masyarakat Tanon menyampaikan protes atas hasil penyaringan dan penjaringan perdes di Desa Tanon, Sragen. Protes tersebut disampaikan Sekretaris Forum Masyarakat Tanon, Indra Wahyudi, yang juga salah satu peserta seleksi perdes lewat Facebook.

Indra mengungkapkan ada indikasi permainan tertentu dalam penjaringan dan penyaringan perdes di Tanon.

“Kami membuat surat penolakan dan tuntutan kepada panitia penjaringan dan penyaringan Desa Tanon terkait dengan sejumlah indikasi, salah satunya berkaitan dengan dugaan kejanggalan dan kecurigaan atas sistem tes tertulis oleh pihak ketiga dan adanya indikasi pengondisian terhadap beberapa calon perdes,” tuturnya.

Aksi protes juga terjadi di wilayah Desa Pilang, Masaran, Sragen. Kepala Desa Pilang, Sukisno, menyebut ada empat peserta seleksi perdes yang nilai TKD-nya nol.

Setelah panitia melacak ke perguruan tinggi, kata dia, ternyata ada kekeliruan dan kemudian diberi berita acara pembetulan tentang nilai TKD. Pembetulan tersebut berdampak pada perankingan untuk formasi Kasi Pemerintahan.

“PT meminta maaf dan memberi pembetulan. Salah satu dari empat orang itu jadi. Contohnya calon H itu nilainya nol setelah dicek ternyata nilainya 95. Calon L itu juga nol setelah dicek nilainya 75. Yang protes itu awalnya ke balai desa dan nilainya yang nol sudah dibetulkan. Sudah kondusif sekarang. Yang tidak jadi [perdes] sudah bisa menerima,” ujarnya.

Salah seorang peserta seleksi perdes asal Saradan, Pr, mengatakan di Saradan terjadi selisih penjumlahan nilai kumulatif pada tiga orang peserta tes perdes. Meskipun tidak berpengaruh pada perankingan, kata dia, para peserta lainnya menjadi penasaran dengan nilai tes tertulis dan tes komputer dasar dari PT penyelenggara.

“Selisih penjumlahan itu akhirnya dibetulkan dengan meminta persetujuan semua calon perdes dan dituangkan dalam berita acara,” tambahnya.

Terkait problematika pengisian perangkat desa tersebut, seorang tokoh masyarakat asal Sambungmacan, Sragen, Tri Hartono, membuka posko pengaduan pengisian perangkat desa. Tri mengaku akan memfasilitasi siapa pun yang tidak terima atau kecewa atau yang menemukan indikasi kecurangan dalam pengisian perangkat desa ini.

“Bila perlu kami akan antar mereka untuk mendapatkan solusi terbaik,” ujarnya.