Pemkot Solo Ider Tampah ke BUMN Demi Pasar Klewer

Pasar Klewer, Solo. (Solopos/Dok)
10 Agustus 2018 14:35 WIB Indah Septiyaning Wardhani Solo Share :

Solopos.com, SOLO -- Pemerintah Kota (Pemkot) Solo akhirnya memutuskan batal mengalokasikan anggaran pembangunan Pasar Klewer timur dalam APBD Solo 2019.

Sebagai gantinya, Pemkot akan mencari dana pembangunan pasar tekstil terbesar di Jawa Tengah itu ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui corporate social responsibility (CSR).

“Senin [13/8/2018] saya ke Jakarta sekalian membawa proposal Pasar Klewer timur,” kata Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Solo Subagiyo ketika dijumpai wartawan di Balai Kota, Jumat (10/8/2018).

Proposal permohonan anggaran CSR akan disebar ke beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Langkah Pemkot Solo mengandalkan dana CSR BUMN sesuai instruksi awal dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat meresmikan Pasar Klewer pada April tahun lalu.

Dalam sambutanya itu saat itu, Presiden menyampaikan revitalisasi Pasar Klewer akan dilanjutkan ke bangunan timur melalui dana CSR BUMN. Merujuk detail engineering design (DED) revitalisasi Pasar Klewer timur akan dibangun dua lantai, yaitu basement dan semi basement, serta bagian atas digunakan untuk hall.

Nantinya antara bangunan pasar timur dan barat akan dibuat jalur khusus sebagai penghubung. Dengan demikian, ada koneksivitas bangunan basement, semi basement sisi barat dan timur.

“Semula anggaran Pasar Klewer timur dialokasikan Kementerian Perdagangan [Kemendag]. Tapi sudah dipastikan tidak jadi dianggarkan sehingga anggaran kembali ke kas negara,” kata Subagiyo.

Pembangunan Pasar Klewer timur akan dibangun dengan menggunakan CSR BUMN di bawah Kementerian BUMN. Pembangunan pasar timur mendesak direalisasikan.

Setidaknya terdapat 546 pedagang di Pasar Klewer timur. Para pedagang tersebut telah direlokasi ke pasar darurat di Alun-alun Utara (Alut) Keraton Solo. Dengan kepastian ini pula Pemkot pun batal mengalokasikan anggaran pembangunan tersebut dalam APBD Kota Solo 2019.

Rencana alokasi anggaran dalam APBD Solo disiapkan Pemkot sebagai langkah antisipasi jika pemerintah pusat tak kunjung memberi kejelasan untuk pembangunan Pasar Klewer timur. Pembangunan pasar tersebut mestinya dikerjakan Kemendag sejak tahun lalu namun hingga kini belum ada kejelasan apa pun.

“Karena sudah ada kepastian menggunakan CSR, kami tidak mengajukan anggaran di APBD 2019,” katanya.

Subagiyo menambahkan Pemkot hanya mengalokasikan anggaran untuk perpanjangan sewa lahan Alun-alun Utara (Alut) senilai Rp1,25 miliar dalam APBD Perubahan (APBD-P) 2018. Angka tersebut setengah dari harga sewa lahan saat ini Rp 2,5 miliar.

Pengajuan anggaran itu seiring bakal berakhirnya masa sewa lahan sebagai pasar darurat Klewer pada 20 Oktober nanti.

Wali Kota Solo F.X. Hadi Rudyatmo menilai pembangunan Pasar Klewer timur dengan menggunakan dana CSR dinilai lebih realistis. Hal ini karena tidak terpancang dengan waktu pelaksanaan.

Dengan dana CSR bisa dikerjakan di akhir tahun sekalipun. “Jadi lebih baik menggunakan CSR. Presiden juga sudah perintahkan Kementerian Badan Usaha Milik Negara untuk mencarikan CSR,” katanya.