Atribut Kampanye Bisa Kena Pajak Reklame

Baliho bergambar caleg terpasang di jalan lingkar kota (JLK), Lemah Ireng, Bulusulur, Wonogiri, Kamis (9/8 - 2018). (Solopos/Rudi Hartono)
10 Agustus 2018 17:37 WIB Rudi Hartono Wonogiri Share :

Solopos.com, WONOGIRI—Atribut kampanye milik bakal calon anggota legislatif (caleg) yang terpasang di sejumlah wilayah di Wonogiri bisa dikenai pajak reklame.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol) PP memastikan atribut berbahan MMT bergambar bakal caleg dari PDI Perjuangan yang terpasang di sejumlah di kawasan jalan lingkar kota (JLK), tak melanggar Peraturan Bupati (Perbup) No. 9/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemasangan Atribut Parpol dan Atribut Peserta Pemilu.

Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) juga menyebut atribut itu belum masuk kategori pelanggaran jadwal kampanye karena bakal caleg belum ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Namun, berdasar koordinasi Satpol PP dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, yakni Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), atribut bergambar bakal caleg tersebut termasuk objek pajak reklame.

Satpol PP sudah berkoordinasi dengan BPKD dan BPKD akan menagih pemasang agar membayar pajak reklame.

Di satu sisi, Satpol PP Wonogiri meminta parpol dan para caleg tak menempelkan bahan kampanye dan memasang alat peraga kampanye (APK) Pileg 2019 di lokasi terlarang saat masa kampanye mendatang.

Kepala Satpol PP Wonogiri, Waluyo, saat ditemui Solopos.com, di Sekretariat Daerah (Setda), Jumat (10/8/2018), menyebut sudah menyosialisasikan perbup yang mengatur pemasangan atribut partai atau peserta pemilu kepada seluruh parpol di Kota Sukses.

Lokasi Steril APK

Bahkan, sosialisasi tersebut sudah sejak menjelang Pilgub Jateng 2018. Pada kesempatan itu Satpol PP juga menyerahkan salinan Perbup agar menjadi pedoman parpol.

Diharapkan parpol menyosialisasikannya kepada para caleg masing-masing agar mereka memperhatikan ketentuan, sehingga saat kampanye 23 September 2018-13 April 2019 mendatang tak melanggar.

Dalam Perbup No. 9/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemasangan Atribut Parpol dan Atribut Peserta Pemilu diatur lokasi yang tak boleh dipasangi APK. Meliputi, kawasan radius 200 meter dari kantor pemerintah, TNI, Polri, BUMN, BUMD, rumah dinas pejabat Muspida.

APK juga tak boleh dipasang di terminal, sekolah/kampus, tempat ibadah, dan museum. Lokasi lain yang harus steril yakni rumah sakit pemerintah, swasta, maupun tempat pelayananan kesehatan lainnya, dan kawasan Alun-Alun Giri Krida Bakti.  APK juga dilarang dipasang di tiang listrik, tiang penerangan jalan umum (PJU), pagar, pohon, dan tanaman di taman kota.

“Parpol dan para caleg juga harus memperhatikan lingkungan saat memasang APK. Jangan sampai APK mengganggu fungsi fasilitas umum misalnya,” kata Waluyo.

Ketua Panwaslu Wonogiri, Ali Mahbub, menyampaikan tim di tingkat kecamatan dan desa saat ini sedang menginventarisasi atribut yang terpasang. Berdasar laporan sementara, atribut hanya ditemukan di kawasan kota.

Dia menyebut atribut tersebut bukan termasuk kampanye di luar jadwal, karena orang dalam gambar di atribut belum ditetapkan secara resmi sebagai caleg oleh KPU.