Giliran Lapak PKL Sekitar RSJD Solo Dibongkar

Situasi Jl. Ki Hajar Dewantoro depan RSJD dr. Arif Zainudin yang dipenuhi lapak PKL, Selasa (14/8 - 2018). (Solopos/Irawan Sapto Adhi)
14 Agustus 2018 15:15 WIB Irawan Sapto Adhi Solo Share :

Solopos.com, SOLO -- Dinas Perdagangan (Disdag) Solo dalam waktu dekat giliran menertibkan lapak ilegal di Jl. Ki Hajar Dewantara seputaran Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) dr. Arif Zainudin, Kelurahan Jebres, Solo.

Disdag bakal melakukan kegiatan tersebut setelah menata lapak yang dibangun secara ilegal oleh masyarakat di seputaran Taman Satwa Taru Jurug (TSTJ), Kampus Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Kampus Institut Seni Indonesia (ISI) Solo, hingga Pedaringan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Solopos.com, lapak atau PKL di seputaran RSJD sudah didata Disdag. Jumlah lapak PKL di seputaran RSJD termasuk di antara 322 lapak yang menjadi sasaran Disdag dalam menata lapak ilegal di Jl. K.H. Masykur dan Jl. Ki Hajar Dewantara.

Kabid PKL Disdag Solo, Didik Anggono, mengatakan lapak di tepi Jl. Ki Hajar Dewantara mulai dari seputaran taman Monumen Pemersatu Bangsa Soekarno-Hatta hingga seputaran RSJD dr. Arif Zainudin mesti dibongkar karena menempati lahan yang bukan untuk berjualan.

Pemkot memberi kompensasi kepada para PKL di sana sama seperti yang ditawarkan kepada PKL di seputaran Kampus UNS, Kampus ISI, dan Pedaringan. Dia menyebut Pemkot masih bermurah hati memberikan uang bongkar dan pindah Rp65.000/meter persegi.

“Lapak PKL di sana [seputaran RSJD] juga akan kami bongkar. Tapi waktunya nanti. Kami menyelesaikan dulu penataan lapak PKL yang berdiri dari Jurug sampai Pedaringan,” kata Didik saat dimintai informasi Solopos.com, Selasa (14/8/2018).

Didik mengatakan proses pembongkaran lapak di seputaran TSTJ hingga Pedaringan kini hampir kelar. Tinggal sedikit PKL yang nekat bertahan belum meninggalkan dan membongkar lapak mereka.

Berdasarkan pantauan Solopos.com, ada sekitar sembilan lapak di Jl. K.H. Masykur dan Jl. Ki Hajar Dewantara yang masih dimanfaatkan masyarakat atau PKL untuk usaha. Kebanyakan dari lapak itu untuk usaha bengkel.

Mereka enggan pindah karena merasa tak mendapatkan solusi dari Pemkot. Disdag diketahui tidak menawarkan tempat usaha pengganti kepada para montir bengkel. Disdag melakukan hal itu karena hanya punya tempat pengganti berupa selter dan pasar yang notabene tidak cocok untuk usaha bengkel.

“Pemilik bengkel, tukang cat, tukang las harus bisa menyesuaikan diri. Mereka enggak bisa pindah ke pasar atau selter. Kami minta kepada mereka untuk pindah ke rumah masing-maisng. Lagi pula usaha bengkel ini kan mesti melewati tahapan izin yang salah satunya mensyaratkan tidak mengganggu lingkungan warga. Sementara jika ditempatkan di selter atau pasar, mereka jelas akan mengganggu pedagang dan pembeli," terang Didik.

Wakil Ketua Paguyuban PKL Jl. K.H. Masykur dan Jl. Ki Hajar Dewantara, Ahmad Murjani, sebelumnya mengatakan para PKL yang masih nekat berjualan sebenarnya ingin Pemkot memberikan tawaran solusi lebih konkret. Para PKL meminta kepada Pemkot untuk membangunkan selter atau kios tidak jauh dari lokasi lapak sekarang yakni di tepi Jl. K.H. Masykur atau Jl. Ki Hajar Dewantara.

Pemkot diminta membangun selter atau kios di lahan yang sekiranya mencukupi untuk menampung jumlah PKL yang masih bertahan. “Kami memohon Pemkot memperhatikan usulan kami untuk membuat kios atau selter resmi di pinggir jalan yang paling luas. Jadi nanti ada jarak antara tembok [selter] dengan bahu jalan,” kata Murjani.