Satpol PP Sukoharjo Segel 8 Tower

Ilustrasi menara atau tower BTS. (Solopos/Dok)
15 Agustus 2018 15:17 WIB R Bony Eko Wicaksono Sukoharjo Share :

Solopos.com, SUKOHARJO -- Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sukoharjo telah menyegel delapan tower base transceiver station (BTS) selama Januari-Agustus 2018. Tower-tower itu disegel karena belum mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Kepala Seksi Penegakan Bidang Penegakan Perda Satpol PP Sukoharjo, Bima Hani Kusuma, mengatakan kedelapan tower yang disegel tersebar di sejumlah lokasi di Sukoharjo. Sebelum menyegel, petugas terlebih dahulu menelusuri berbagai persyaratan yang wajib dipenuhi pengelola tower.

“Lantaran belum mengantongi IMB, delapan tower di sejumlah lokasi itu kami segel. Dulu, pengelola tower harus mengantongi izin gangguan dan IMB. Namun, pemerintah pusat menghapus izin gangguan pada 2017,” kata dia saat ditemui Solopos.com di kantornya, Rabu (15/8/2018).

Kali terakhir, petugas menyegal tower di Desa Mancasan, Kecamatan Baki, Selasa (14/8/2018). Kala itu, Satpol PP Sukoharjo bersama petugas Perusahaan Listrik Negara (PLN) mendatangi lokasi pendirian tower yang masih dalam tahap pengerjaan.

Petugas PLN langsung memutus aliran listrik tower. Sementara petugas Satpol PP memasang pita kuning mengelilingi tower. “Memang belum mengantongi IMB. Selain disegel, aliran listrik tower diputus oleh petugas PLN,” ujar dia.

Pria yang akrab disapa Bima ini mengungkapkan IMB pendirian tower diterbitkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sukoharjo. Instansi tersebut bakal menerbitkan IMB setelah mengkaji secara mendalam berbagai rekomendasi teknis (rekomtek) dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya.

Misalnya, rekomtek side plan pendirian tower yang diterbitkan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Sukoharjo. Selain itu, rekomtek lainnya mengenai Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL) yang diterbitkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sukoharjo.

“Ada juga rekomtek mengenai tata ruang wilayah yang diterbitkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang [PUPR] Sukoharjo. Setelah seluruh rekomtek komplet baru diterbitkan IMB pendirian tower,” papar dia.

Bima tak memungkiri maraknya pendirian tower di Kabupaten Jamu kerap menimbulkan polemik antara pengelola tower dengan warga setempat. Dia sering menerima aduan dari masyarakat yang resah lantaran lokasi tower terletak di tengah permukiman.

Tak jarang Satpol PP memfasilitasi mediasi antara pengelola tower dengan perwakilan untuk mencari solusi terbaik. “Biasanya, saat masa perpanjangan izin operasional habis, pengelola tower hanya berunding dengan pemilik lahan. Warga setempat tak dilibatkan sehingga muncul polemik.”

Sementara itu, seorang warga Desa Madegondo, Kecamatan Grogol, Sanusi, mengatakan Pemkab Sukoharjo perlu memberlakukan moratorium pendirian tower. Apabila tak dibatasi, jumlah tower yang berdiri di 12 kecamatan se-Sukoharjo tak terbendung. Hal ini harus menjadi perhatian serius instansi terkait untuk membatasi jumlah tower.

Tokopedia