2 Camat dan 46 Kades Sragen Dapat Hadiah Rp370 Juta

Bupati Yuni Sukowati menyerahkan sertifikat penghargaan kepada Camat Gesi dan Camat Jenar, Selasa (14/8 - 2018). (Solopos/Tri Rahayu)
15 Agustus 2018 06:15 WIB Tri Rahayu Sragen Share :

Solopos.com, SRAGEN -- Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati mengapresiasi kinerja aparatur di lingkungan Kecamatan Jenar dan Kecamatan Gesi yang sudah melunasi pajak bumi dan bangunan (PBB) per Mei 2018.

Apresiasi diberikan dalam bentuk hadiah uang tunai senilai total Rp370 juta untuk dua kecamatan, 46 desa, dan 177 bayan sebagai petugas pemungut pajak. Hadiah itu diserahkan secara simbolis di Ruang Sukowati Sekretariat Daerah (Setda) Sragen, Selasa (14/8/2018) siang.

Bupati dan Wabup Dedy Endriyatno menyerahkan sertifikat penghargaan kepada perwakilan camatn, desa, dan bayan. Yuni, sapaan Bupati, menginstruksikan kepada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Sragen untuk memajang foto-foto camat, kades, dan bayan pada baliho sebagai tokoh inspiratif lunas PBB.

Baliho itu dipasang di Alun-alun Sasana Langen Putra. “Kinerja dua kecamatan ini membuktikan menunjukan kinerja yang luar biasa. Kedua kecamatan itu ternyata berasal dari utara Bengawan Solo yang dikenal sebagai daerah kering dan mengalami krisis air bersih. Mereka ternyata taat bayar PBB. Berbeda dengan daerah di selatan Bengawan Solo yang berkecukupan air. Apalagi wilayah kota ternyata banyak yang bandel bayar PBB,” ujar Yuni.

Yuni berharap semua kecamatan dan desa bisa lunas PBB pada tenggat September mendatang. Dia mengatakan BPPKAD sudah menyiapkan Rp800 juta sebagai hadiah bagi daerah yang bisa lunas PBB per September mendatang. Dia mengatakan hadiah Rp800 juta itu bisa menjadi pemacu agar masyarakat taat bayar PBB.

Kepala BPPKAD Sragen, Dwiyanto, mengatakan 18 kecamatan lainnya diharapkan menyusul Jenar dan Gesi dalam pelunasan PBB. Dia menyampaikan pendapatan asli daerah (PAD) terbesar di Sragen berasal dari sektor pajak senilai Rp65 miliar.

Target PBB 2018 Rp17 miliar. Hingga Agustus ini, Dwi mengungkapkan realisasi PBB sudah mencapai Rp11,3 miliar atau 65% dari target. Dengan sisa waktu yang ada, Dwi berharap target tersebut bisa tercapai 100%.

“Mulai tahun depan format surat pemberitahuan pajak terutang [SPPT] berubah. Mulai 2019, piutang PBB akan dicantumkan pada lima tahun terakhir. Jadi ada wajib pajak yang belum bayar PBB akan terlihat di SPPT. Demikian sebaliknya, bila wajib pajak merasa sudah bayar dan setor lewat bayan berarti uang pajak itu ada di tangan bayan,” katanya.

Dwi mengatakan pemberian hadiah itu bisa menjadi penyemangat penarik pajak untuk peningkatan kinerja. Dia menyebut hadiah untuk kecamatan itu Rp3,5 juta per kecamatan, kemudian desa dan bayan juga diberi hadiah.

Ke depan, Dwi akan menerapkan pemberian hadiah secara nontunai. Dwi berpendapat daerah yang berhasil lunas PBB memiliki strategi sendiri, misalnya pendekatan lewat kumpulan RT dan seterusnya.

“Nah, bagi daerah yang belum lunas PBB itu biasanya kesulitan menghadapi wajib pajak di luar daerah. Mereka sudah berusaha sosialisasi lewat berbagai media agar bisa tertagih tunggakan PBB yang ada. Selain itu, kami juga sudah memanggil kades dan bayan untuk bisa membantu pelunasan PBB," jelas Dwi.

Dwi mengaku sampai harus meminta Bupati mengeluarkan Surat Edaran agar persentase pembayaran PBB bisa menjadi komponen persyaratan dalam pencairan alokasi dana desa (ADD). "Cara itu ternyata efektif. Tunggakan 2017 yang mencapai Rp3 miliar sudah tertagih separuh lebih,” tuturnya.

Tokopedia