Kapolres Sragen Sulit Usut Kecurangan Seleksi Perdes

Para calon perangkat desa dari 17 desa berdemo di Alun-alun Sragen, Senin (13/8 - 2018). (Solopos/Tri Rahayu)
18 Agustus 2018 18:15 WIB Kurniawan Sragen Share :

Solopos.com,SRAGEN -- Polres Sragen kesulitan mengusut dugaan kecurangan dalam seleksi perangkat desa (perdes) yang digelar serentak, Senin (6/8/2018) lalu.

Upaya penyelidikan dugaan adanya permainan dan pengondisian dalam seleksi perdes serentak Kabupaten Sragen 2018 itu di kepolisian terbentur sejumlah kendala.

Sejumlah pihak yang semula bersemangat mengungkapkan adanya indikasi penyimpangan justru mundur teratur. Mereka enggan melanjutkan ke jenjang pengaduan atau laporan resmi di kepolisian.

Penjelasan itu disampaikan Kapolres Sragen, AKBP Arif Budiman, saat diwawancarai wartawan seusai menjadi pembicara kegiatan sarasehan guru agama bersama MUI Sragen di Aula Kantor Kemenag Sragen, Kamis (16/8/2018).

“Tim mengalami beberapa hambatan di antaranya mereka [pengadu] enggan meneruskan prosesnya. Alasannya masih punya hubungan keluarga. Contoh yang di Taraman masih ketemu dulur. Yang di Newung juga,” ujar dia.

Kapolres mengimbau masyarakat tidak perlu ragu dan takut untuk melaporkan (mengadukan) secara resmi dugaan penyimpangan seleksi perdes. Apalagi bila yang bersangkutan memiliki data-data (bukti) indikasi penyimpangan.

Menurut Arif, polisi menggaransi akan merahasiakan identitas pelapor. Yang terpenting indikasi penyimpangan tidak bisa hanya diperbincangkan. Harus ada aduan resmi untuk didalami oleh tim khusus polres.

“Kami tak bisa meyakini bila tak didukung bukti. Tak harus bukti kuitansi. Kalau ada pengakuan penyerahan uang kan bisa ditelusuri ante faktum-nya. Misalnya ada yang menyaksikan saat ambil uang di bank,” kata dia.

Sebelum ada pendalaman seperti itu, polisi belum bisa meyakini indikasi terjadinya transaksi uang seperti yang dituduhkan. “Informasi ini kan sejauh ini hanya berputar-putar saja tidak keruan,” urai dia.

Arif menantang pihak mana pun untuk berani melaporkan indikasi penyimpangan seleksi perdes dengan menyerahkan data dan bukti valid. Bila ada yang berani melakukan itu dia berjanji kasusnya akan diproses secara hukum.

“Setiap malam saya anev [analisa dan evaluasi] dengan perwira-perwira saya sampai meleleh-meleleh. Makanya saya blow up sekalian, saya tantang siapa yang punya bukti, sampaikan! Saya proses. Wani tok,” tegas dia.

Ihwal posko aduan Pemkab Sragen yang dibuka tiga hari lalu, Arif mengaku masih menunggu ada atau tidaknya pelimpahan perkara dari mereka. Menurut dia tim posko masih menelaah aduan warga.

“Harapan dibukanya posko kan ada stimulan untuk percepatan pengusutan masalah agar clear. Tim masih menelaah dan menyeleksi apakah masuk ranah administrasi atau pidana. Bila ada pelimpahan dari mereka kami siap,” imbuh dia.