Calon Perdes Sragen Mengadu ke KPK, Bareskrim, dan Kejakgung

Tim Inspektorat Sragen meminta klarifikasi panitia pengisian perdes Kedawung, Mondokan, Sragen, Rabu (15/8 - 2018). (Solopos/Tri Rahayu)
19 Agustus 2018 14:40 WIB Tri Rahayu Sragen Share :

Solopos.com, SRAGEN -- Puluhan peserta seleksi calon perangkat desa (perdes) Sragen berencana melaporkan karut-marutnya pengisian perdes di Kabupaten Sragen ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, Kejaksaan Agung (Kejakgung), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (20/8/2018).

Mereka membawa sejumlah bukti yang ditemukan di lapangan ke empat institusi negara tersebut. Rencana itu disampaikan Koordinator Calon Perdes Kabupaten Sragen, Aziz Kristanto, saat dihubungi Solopos.com, Sabtu (18/8/2018).

Aziz menyebut satu bus disiapkan untuk membawa sekitar 35 orang calon perdes ke Jakarta. Dia mengatakan para calon perdes akan berangkat pada Minggu (19/8/2018) siang.

Sebelumnya, Aziz sudah melaporkan perkara pengisian perdes ke Ditreskrim Polda Jateng dan Kejaksaan Tinggi (Kejakti) Jateng. “Perkembangan perkara itu tergantung sejauh mana panitia desa bisa menuruti tuntutan kami. Laporan ke Polres dan Kejaksaan Negeri Sragen sudah. Bahkan semalam, saya dimintai keterangan selama dua jam di Mapolres Sragen sebagai pelapor. Ada juga peserta tes yang juga dimintai keterangan. Dalam perkara ini, panitia desa yang kami laporkan,” ujar Aziz.

Aziz mengungkapkan informasinya pada Senin besok itu ada teman yang akan kembali mendatangi perguruan tinggi penyelenggara tes guna meminta print out. Hal itu setelah ada tindak lanjut dari Inspektorat dan dari panitia desa serta camat mengeluarkan rekomendasi agar meminta hasil print out itu ke perguruan tinggi terkait.

Aziz menilai aduan itu akan terus disampaikan ke penegak hukum. Dia mengatakan setelah posko di Inspektorat ditutup pada Kamis (16/8/2018) lalu, Inspektorat mengarahkan supaya laporan langsung disampaikan ke aparat penegak hukum.

“Bukan hanya saya yang melapor ke penegak hukum. Banyak peserta lainnya yang berinisiatif melapor dengan temuan bukti dan alasan masing-masing yang tidak puas dengan pengisian perdes. Proses yang terjadi selama ini tidak transaparan. Jadi ini bukan delik aduan lagi tetapi aparat penegak hukum mencari informasi sendiri,” ujarnya.

Terpisah, seorang calon perdes Mojorejo, Karangmalang, Sragen, yang enggan disebut namanya menyatakan tetap menolak hasil pengisian perdes Mojorejo. Terlepas dari indikasi permainan uang, dia kecewa dengan perguruan tinggi yang semula siap menggelar tes ulang ternyata belakangan hanya memberi surat validasi ke penitia desa.

“Tes ulang tidak ada di perda dan perbup. Validasi apa ada di perda dan perbup? Sama-sama melanggar regulasi lebih baik semua dibatalkan dan diulang dengan regulasi baru. Hasil dari Inspektorat selama ini juga belum diberitahukan kepada calon perdes. Jadi progresnya masih sama dengan yang kemarin-kemarin,” tambahnya.

Sementara Kasatreskrim Polres Sragen AKP Yuli Munasoni mewakili Kapolres Sragen AKBP Arif Budiman mengakui sudah memintai keterangan dua orang, salah satunya Aziz Kristanto. Hasil pemeriksaan pelapor itu, Yuli belum menemukan indikasi yang mengarah pada dugaan tindak pidana. “Termasuk kasus di Taraman juga belum ada laporan ke Polres,” katanya.