Pimpinan OPD Pemkot Solo Kaget Ada Tes Narkoba Dadakan

Tes urine. (Solopos/Nicolous Irawan)
20 Agustus 2018 18:35 WIB Indah Septiyaning Wardhani Solo Share :

Solopos.com, SOLO — Pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Solo kaget saat Badan Kepegawaian Pelatihan dan Pendidikan Daerah (BKPPD) mengumumkan secara mendadak tes narkoba seusai apel pagi, Senin (20/8/2018).

Mereka menjadi sasaran cek narkoba bekerja sama dengan Badan Nasional Narkotika Kota (BNNK) Solo. Berdasarkan pantauan solopos.com, pimpinan OPD terdiri atas badan, dinas, bagian, hingga camat mengisi formulir dan membawa sebuah botol plastik untuk menampung sampel urine.

Antrean terlihat di pintu depan toilet Balai Kota pagi tadi. Mereka antre untuk menampung sampel urine, selanjutnya di tes apakah positif mengonsumsi obat terlarang atau tidak.

Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah (Arpusda) Sis Ismiyati mengaku kaget dengan adanya tes narkoba secara tiba-tiba yang dilakukan BNNK. “Jadi habis apel langsung ada pengumuman pimpinan OPD tidak boleh pulang dulu, ada tes narkoba,” katanya.

Dia mengaku tidak takut dengan tes narkoba. Dia bahkan antusias mengikuti segala rangkaian tes urine guna memastikan apakah mengonsumsi narkoba atau tidak. “Kalau saya sih tidak takut sama sekali, karena tidak konsumsi narkoba. Hanya tadi sempat kaget diumumkan tes narkoba,” katanya.

Plt Kepala BNNK Solo Kompol Edison Pandjaitan ketika dijumpai di sela-sela tes urine mengatakan tes tersebut dilakukan untuk mengetahui keterlibatan seorang abdi negara menggunakan narkoba atau tidak.

“Ada lima parameter tes narkoba yang dilakukan, yaitu amfetamin, metamfetamin, morfin, kokain, dan benzodiapezin,” kata dia.

Edison Pandjaitan menambahkan tes narkoba ini juga sebagai tindak lanjut dari penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Pemkot dengan BNNK. “Hasil tes narkoba akan kami serahkan ke Wali Kota,” katanya.

Kompol Edison mengungkapkan Solo merupakan kota tertinggi kedua di Jawa Tengah dalam peredaran dan penyalahgunaan narkotika, setelah Semarang. Merujuk data, kasus narkotika di Solo selama 2017 tercatat ada 159 kasus, dengan 181 tersangka.

Perinciannya tersangka pengedar 53 orang, kurir 33 orang, bandar satu orang, serta pengguna 55 orang. “Hingga Juli tahun ini ada 58 kasus narkotika dengan 70 tersangka,” ungkap Edison.

Guna menekan angka kasus narkotika di Solo, BNNK kemudian membentuk kampung anti narkotika. Sebagai pilot project kampung anti narkotika dibentuk di empat kelurahan, yakni Jebres, Gajahan, Semanggi, dan Pajang. Selanjutnya kampung anti narkotika akan dibentuk di seluruh kelurahan di Kota Solo.

Wali Kota Solo F.X. Hadi Rudyatmo mengancam akan menjatuhkan sanksi tegas hingga pemecatan bagi abdi negara yang terbukti mengonsumsi narkoba.

Merujuk PP 53/2010 tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN), ASN terancam dijatuhi sanksi hingga pemecatan jika terbukti terjerat kasus narkoba.

“Sementara ini, tes narkoba baru menyasar di pimpinan OPD, meliputi kepala dinas, badan, bagian, asisten, staf ahli, UPTD, camat, dan pimpinan BUMD,” katanya. 

Tokopedia