Sekolah Gratis Wonogiri Dimulai Rp12,3 Miliar

Ilustrasi sekolah. (Solopos/Whisnu Paksa)
20 Agustus 2018 08:20 WIB Rudi Hartono Wonogiri Share :

Solopos.com, WONOGIRI -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonogiri mulai menjalankan program sekolah gratis tahun ajaran 2018/2019 ini yang mencakup SD/MI negeri-swasta dan SMP/MTs negeri-swasta.

Data yang dihimpun Solopos.com dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Wonogiri, Kamis (16/8/2018), program itu didanai APBD 2018 senilai Rp12,379 miliar untuk memenuhi kebutuhan semester I atau hingga akhir 2018.

Anggaran itu separuh dari total pagu semula senilai lebih kurang Rp25 miliar. Selebihnya dikembalikan ke kas daerah untuk membiayai program semester II.

Penggunaan anggaran itu mendahului APBD-Perubahan. Anggaran tersebut menjadi Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda). Dalam praktiknya, Bosda untuk menutup kebutuhan yang tidak tercakup Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari APBN.

Nilai BOS yang diberikan kepada sekolah berdasar jumlah siswa. Alokasinya, setingkat SD senilai Rp800.000/siswa/tahun dan setingkat SMP Rp1 juta/siswa/tahun.

Pada tahun ajaran 2018/2019, di Kota Sukses terdapat lebih dari 100.000 siswa dari 970 SD/MI negeri-swasta dan SMP/MTs negeri-swasta.

Bupati Wonogiri, Joko Sutopo, saat ditemui Solopos.com di Sekretariat Daerah (Setda), belum lama ini, mengatakan tidak ada keraguan sedikit pun untuk memulai program sekolah gratis karena anggarannya sudah ada.

Bahkan, dia menyebut program sudah berjalan. Namun, lelaki yang akrab disapa Jekek itu tak memungkiri realisasinya membutuhkan penyesuaian mengingat masih dalam masa transisi.

Menurut dia hal terpenting program digulirkan terlebih dahulu. Jika menemui masalah akan diinventarisasi sebagai bahan evaluasi.

“Masalah yang muncul nanti sebagai bahan evaluasi untuk proses perbaikan. Enggak ada program yang sempurna. Ada saja celah di luar analisis yang bisa menimbulkan persoalan. Itu enggak masalah,” kata Bupati.

Dia tak memungkiri masih ada perbedaan interpretasi masyarakat dalam merespons program sekolah gratis. Ada pihak yang beranggapan sekolah gratis berarti mencakup semua kebutuhan, termasuk pengadaan seragam.

Bupati menegaskan Bosda hanya untuk keperluan operasional layanan pendidikan, bukan kebutuhan personal. Operasional layanan pendidikan itu seperti pengembangan pendidikan dan tenaga kependidikan.

Sekretaris Disdikbud Wonogiri, Sriyanto, mengatakan Bupati, Disdikbud, bersama sekolah akan beraudiensi membahas teknis realisasi program itu dalam waktu dekat. Sekolah harus mengetahui terlebih dahulu Bosda untuk apa saja, apa yang boleh atau tidak boleh dibiayai Bosda.

Hal itu penting agar sekolah swasta tidak ragu menjalankan program. Seperti diketahui, kebutuhan operasional layanan pendidikan dan sarana sekolah di sekolah swasta selama ini mengandalkan biaya dari para orang tua siswa.

Di sisi lain, digelontorkannya anggaran daerah melahirkan batasan-batasan yang harus ditaati. “Audiensi nanti menghasilkan juknis yang akan menjadi keputusan kepala dinas. Juknis itu lah yang menjadi pedoman seluruh sekolah menjalankan program. Yang jelas Bosda mengaver delapan standar nasional pendidikan,” ujar dia.

Berikut data Bosda wonogiri 2018/2019:

Indeks
-SD/MI negeri-swasta Rp76.000/siswa/semester
-SMP/MTs negeri-swasta Rp152.000/siswa/semester

Proyeksi Penggunaan Bosda
SD negeri
- 70.118 siswa di 746 sekolah
- Plafon dana Rp5.442.840.000
- Realisasi Rp5.328.968.000

SMP negeri
- 30.896 siswa di 78 sekolah
- Plafon dana Rp4.260.438.000
- Realisasi Rp4.696.192.000

Total plafon dana Rp10.260.438.000
Total realisasi Rp10.025.160.000

Plafon dana Rp2.119.490.000 dari total Rp12.379.928.000 untuk hibah sekolah swasta
-SD swasta: 5.967 siswa, 26 sekolah
-SMP swasta: 4.576 siswa, 41 swasta
-MI negeri-swasta dan MTs negeri-swasta belum diketahui (kewenangan Kantor Kemenag)

Sumber: Disdikbud Wonogiri