Kades Divonis Penjara, Desa Glagahwangi Klaten Butuh Pemimpin

Ilustrasi vonis majelis hakim. (Solopos/Whisnupaksa Kridhangkara)
24 Agustus 2018 20:40 WIB Cahyadi Kurniawan Klaten Share :

Solopos.com, KLATEN—Warga Desa Glagahwangi, Klaten, harus bersiap untuk dipimpin Kades baru, menyusul jatuhnya vonis 14 bulan penjara untuk Kades nonaktif Glagahwangi, Wuryanto. Hadirnya Kades baru itu bisa berupa seorang pelaksana tugas (Plt) Kades atau Kades hasil pemilihan kepala desa (pilkades).

Informasi yang dihimpun Solopos.com, Dispermasdes Klaten hingga saat ini belum mendapatkan surat pemberitahuan dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Klaten terkait vonis Wuryanto atas kasus penyalahgunaan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemkab Klaten tahun 2015.

Jika sudah menerima, proses pemberhentian Kades dan pengangkatan pelaksana jabatan diproses,” ujar Kepala Bidang Penataan dan Administrasi Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes) Klaten, Muh. Mujab, Jumat (24/8/2018).

Hal senada juga disampaikan Bupati Klaten, Sri Mulyani. Ia mengatakan jika putusan untuk Kades Glagahwangi sudah inkrah, Pemkab segera menunjuk pelaksana tugas (Plt) Kades. Namun, jika Pemdes Glagahwangi memiliki anggaran memadai untuk menyelenggarakan pemilihan kades, disilakan menyelenggarakan. “Kalau enggak punya, nanti ikut pilkades serentak pada 2019,” ujar dia.

Ia berpesan kepada kades dan perangkat desa agar berhati-hati dalam melaksanakan APB Desa. Semua kegiatan dalam APB Desa baik besar maupun kecil harus bisa dipertanggungjawabkan. “Apalagi ini jadi tahun politiknya para kades. Kades harus betul-betul bisa mempertanggungjawabkan. Hal ini menjadi pelajaran bagi kita, jangan smpai ada lagi Kades yang berurusan dengan APH [aparat penegak hukum],” pesan Bupati.

Vonis 14 bulan penjara untuk Kades nonaktif Glagahwangi, Wuryanto, perlu menjadi perhatian Pemkab Klaten untuk memperkuat kapasitas kepala desa dan perangkat agar kasus serupa tak terulang kembali.

Kepala Dispermasdes Klaten, Muh. Mujab, mengatakan selama ini Pemkab terus menggelar peningkatan kapasitas bagi perangkat dan kades melalui berbagai bimbingan teknis (Bimtek). Pemerintah juga membentuk mekanisme penganggaran dan pelaporan kegiatan desa melalui sistem keuangan desa (Siskeudes). Bahkan, kini desa menjadi objek pengawasn banyak pihak baik Polri, Kejaksaan, Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D), dan lainnya.

Kami juga rutin berkomunikasi dengan pendamping desa termasuk kini ada tenaga lokal desa. Semua itu dilakukan agar pelaksanaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tepat sasaran,” kata dia, saat ditemui Solopos.com di kantornya.

Tak hanya itu, untuk urusan transparansi alokasi DD dan ADD, pemerintah desa wajib memasang baliho berisi perincian kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) sehingga bisa diketahui dan diawasi masyarakat luas. Menurut pantauannya, hampir semua desa sudah melaksanakan perintah itu. “Ada sebagian yang belum terpasang tapi balihonya sudah jadi tapi tak banyak.”

Tokopedia