Satpol Boyolali akan Segel Puluhan Tower Telekomunikasi Ilegal

Ilustrasi menara atau tower BTS. (Solopos/Dok)
28 Agustus 2018 16:04 WIB Anik Sulistyawati Boyolali Share :

Solopos.com, BOYOLALI - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menyegel Base Transceiver Station (BTS) atau tower telekomunikasi di Desa Krobokan, Kecamatan Juwangi, Boyolali, Senin (20/8/2018) siang. Total selama Agustus, Satpol PP telah menyegel empat tower ilegal di Boyolali meliputi satu tower di Kecamatan Sambi, satu di Juwangi, dan dua di Boyolali Kota. Kasi Penindakan Satpol PP, Tri Joko, mengatakan pihaknya menargetkan penyegelan puluhan tower ilegal.

Tri mengatakan pihaknya bekerja sama dengan aparat desa dan kecamatan setempat untuk melaporkan tower-tower ilegal. “Sebabnya banyak tower yang berada di daerah dan sulit dari jangkauan,” kata dia kepada wartawan Solopos.com, Nadia Lutfiana Mawarni, Senin. Masyarakat dan aparat desa diminta untuk memberikan laporan apabila mendapati tower yang terindikasi tidak berizin di wilayahnya. Data itu nantinya akan dikompilasikan dengan data milik Pemkab lewat Diskominfo.

Berdasarkan Peraturan Daerah No 15/2017 tentang Pembangunan Menara Telekomunikasi mengatakan seharusnya tower mengajukan perizinan sebelum didirikan. Apabila dilanggar, sanksi yang dikenakan dapat berupa pembongkaran, denda administrasi, maupun keduanya. “Jumlah denda adalah lima kali retribusi, apabila denda tidak dibayarkan kami akan beri surat peringatan untuk pembongkaran, dan hasil pembongkaran itu menjadi milik Pemkab.” kata dia.

Namun yang terjadi adalah pendirian tower mendahului proses perizinan. Akibatnya tower telekomunikasi berdiri pada tempat yang tidak semestinya seperti di area persawahan. Hal tersebut sangat disayangkan mengingat sebagian besar tower di Boyolali dimiliki oleh perusahaan telekomunikasi berskala nasional.

“Biasanya dalam satu perusahaan ada tim yang bertugas mencari tanah, mencari titik koordinat, dan mengurus perizinan, namun koordinasi dengan Pemkab masih dianggap kurang,” imbuh Tri.

Agar tidak merugikan, selain pembangunan tower, Tri juga mengimbau kepada perusahaan telekomunikasi yang akan menyewa tower untuk mengecek kelengkapan administrasi. Terutama surat izin. Jangan sampai perusahaan merugi karena tidak tahu tower yang dipakainya merupakan tower ilegal.

Tokopedia