Terima Sosialisasi dari KPK, Bupati Wonogiri Mengaku Baru Paham Pengertian Gratifikasi

Logo Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
29 Agustus 2018 21:08 WIB Ichsan Kholif Rahman Wonogiri Share :

Solopos.com, WONOGIRI—Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonogiri diingatkan soal bahaya praktik suap dan gratifikasi.

Mereka mendapat sosialisasi mengenai gratifikasi langsung dari lembaga antirasuah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui petugas penyuluh gratifikasi, Agus Triyanto, di Ruang Kahyangan Sekretariat Daerah Wonogiri, Rabu (29/8/2018).

Selain gratifikasi dan suap, seluruh pejabat mulai dari Sekretaris Daerah (Sekda), asisten, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) hingga camat juga diingatkan agar pejabat tidak menyalahgunakan wewenang dengan melakukan pemerasan.

Dari sosialisasi tersebut, Pemkab Wonogiri berencana mengaktifkan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di Wonogiri.

Bupati Wonogiri, Joko Sutopo, saat ditemui Solopos.com, seusai acara mengakui dari sosialisasi tersebut dirinya mendapat pengertian secara gamblang bahwa gratifikasi tidak terbatas pada sebuah barang dengan nilai tertentu.

Selama ini, pemahamannya tentang gratifikasi adalah tentang batas-batas nilai barang.

“KPK menekankan kembali apa saja yang masuk ke dalam golongan gratifikasi, suap, maupun pemerasan. Para aparatur sipil negara tentunya harus mengerti agar memiliki pemahaman yang sama mewujudkan komitmen mengelola pemerintahan yang partisipatif, terbuka, transparan kepada masyarakat,” ujar Jekek, sapaan Bupati.

Mulanya, kata Jekek, pemahaman mengenai gratifikasi ialah pemberian barang dengan nilai puluhan juta. Ternyata setelah mendapat penjelasan dari KPK kemarin, gratifikasi merupakan sebuah pemberian yang berhubungan dengan profesi dan kewenangan apapun wujudnya dan berapapun harganya. Pemberian itu semua harus dilaporkan.

“Hal ini bagian dari pemahaman baru, nantinya Unit Pengendalian Gratifikasi [UPG] akan kami aktifkan. Pihak-pihak ASN yang menerima pemberian bisa melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi yang akan dilaporkan ke KPK untuk dilakukan proses verifikasi apakah boleh diterima dan dikembalikan atau menjadi milik negara,” ujar dia.

30 Hari

Batas waktu pelaporan adalah 30 hari setelah penerimaan barang. Apabila lebih dari 30 hari tidak dilaporkan, maka ASN yang bersangkutan dinilai tidak memiliki integritas. Pelaporan kepada UPG berupa spesifikasi barang yang diterima nantinya paling lambat dua pekan akan diberikan hasil verifikasi dari KPK.

Pelaporan juga berlaku bagi seluruh ASN, apabila ASN menerima pemberian namun tidak dilaporkan maka akan dikenai sanksi hukuman disiplin dengan kualifikasi berat.

Sekda Wonogiri, Suharno, mengatakan Unit Pengendalian Gratifikasi telah terbentuk akhir tahun 2017. Fungsi dan perannya akan dioptimalkan kembali untuk mencegah praktik gratifikasi di Wonogiri.

Unit tersebut nantinya berfungsi menerima laporan-laporan mengenai barang yang diterima oleh ASN. Hingga saat ini, UPG belum menemukan masalah terkait gratifikasi. “Kemungkinan karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman mengenai persoalan gratifikasi,” kata Sekda.