14 Warga Terdampak Proyek KA Bandara Solo Kukuh Menolak Tawaran Ganti Rugi

Alat berat dioperasikan di lahan yang bakal digunakan untuk pembangunan stasiun baru layanan KA Bandara di wilayah Kelurahan Kadipiro, Banjarsari, Solo, Kamis (30/8 - 2018) siang. (Solopos/Irawan Sapto Adhi)
30 Agustus 2018 22:15 WIB Irawan Sapto Adhi Solo Share :

Solopos.com, SOLO -- Balai Teknik Perkeretaapian Kelas 1 Wilayah Jawa Bagian Tengah bakal menggunakan mekanisme konsinyasi untuk membebaskan 14 bidang tanah milik warga terdampak proyek pembangunan jalur KA Akses Bandara Adi Soemarmo dan stasiun baru di wilayah Kelurahan Kadipiro, Banjarsari, Solo.

Mereka terpaksa melakukan hal itu karena para pemilik 14 bidang tanah tersebut tak kunjung menerima tawaran nilai ganti rugi dari pemerintah.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah dari Balai Teknik Perkeretaapian Kelas 1 Wilayah Jawa Bagian Tengah, Yurisal Elmianto, mengatakan dari 103 bidang tanah terdampak proyek pembangunan jalur KA Bandara dan stasiun baru, tinggal 14 bidang tanah belum berhasil dibebaskan.

Balai Teknik Perkeretaapian perlu segera membebaskan 14 bidang tanah tersebut karena bangunan yang berdiri di atasnya cukup mengganggu proses pengerjaan proyek.

“Kami akan mengambil langkah mengajukan proses pembebasan tanah ke PN [Pengadilan Negeri],” kata Elmianto saat berbincang dengan solopos.com, Kamis (30/8/2018).

Elmianto belum bisa memastikan kapan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah bakal menyerahkan berkas pembebasan tanah ke PN Solo.

Dia hanya menyebut proses itu akan dilakukan secepatnya setelah Balai Teknik Perkeretaapian menerima persetujuan anggaran pembebasan tanah lanjutan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Elmianto menilai sikap warga yang masih menolak tawaran nilai ganti rugi jelas merugikan pemerintah. Balai Teknik Perkeretaapi menjadi tak bisa leluasa melakukan pekerjaan karena terhalang bangunan warga. Dia tak menampik jika proses pengadaan lahan yang alot tersebut bisa mempengaruhi jadwal pengoperasian KA Bandara mulai Desember 2018.

“Jika melihat kondisi sekarang, kemungkinan pengoperasian KA Bandara bisa lebih [mundur dari target] karena masih berproses  pada pengadaan tanahnya. Seandainya tidak ada kendala di pengadaan tanah kami tentu bisa lebih cepat mengerjakaan konstruksinya,” jelas Elmianto.

Diwawancarai terpisah, Ketua RT 001/RW 023 Kadipiro, Aris Sugiarto, masih bersikukuh menolak tawaran nilai ganti rugi proyek pembangunan jalur KA Bandara dari pemerintah. Dia beralasan menolak karena menganggap nilainya kurang memuaskan.

Dia menyebut sedikitnya ada 13 warga lain di Kadipiro yang masih menolak tawaran ganti rugi tersebut. Aris menyampaikan sebelum tim appraisal datang, warga Sekip khususnya, sudah bersepakat siap pindah asal pemerintah memberikan kompensasi yang setimpal. Warga dari awal telah mengusulkan agar nilai ganti rugi atas tanah bisa dihargai tiga kali lipat dari harga pasaran.

Sementara  warga menuntut nilai ganti rugi bangunan harus dihitung tinggi mengingat nilai historisnya yang tak tergantikan. Namun nyatanya, menurut dia, tim appraisal menentukan nilai ganti rugi tanah sama saja dengan harga pasaran. Nilai ganti rugi bangunan juga dianggap warga kurang memuaskan.

“Kan sudah kesepakatan warga dari awal nilai ganti rugi tanah minimal 3 kali lipat dari harga pasaran. Tapi yang terjadi tim appraisal menawarkan nilai ganti rugi tanah sama dengan harga pasaran sekitar Rp3 juta/meter,” jelas Aris.

Disinggung soal rencana Balai Teknik Perkeretaapian Kelas 1 Wilayah Jawa Bagian Tengah akan menggunakan mekanisme konsinyasi dalam menyelesaikan proses pembebasan tanah terdampak proyek KA Bandara, Aris menanggapi santai.

Dia mempersilakan saja pemerintah menggandeng PN untuk mempercepat proses pembebasan tanah. Yang ada, kata dia, semua warga yang masih menolak tawaran ganti rugi akan bersikap cuek akan hal itu. Aris menyebut yang dibutuhkan warga sekarang yakni diajak berembuk guna mencari titik temu.