Jadi Calo, 2 PNS Puskesmas Masaran Sragen Terancam Dipecat

Ilustrasi tes CPNS. (Solopos/Sunaryo Haryo Bayu)
30 Agustus 2018 07:15 WIB Tri Rahayu Sragen Share :

Solopos.com, SRAGEN -- Dua pegawai negeri sipil (PNS) yang bertugas di Puskesmas Masaran, Sragen, terancam diberhentikan sementara dan gajinya dipangkas 50% karena menjadi calo perekrutan calon pegawai negeri sipil (CPNS).

Dua PNS tersebut sudah ditahan Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Sragen sejak Selasa (28/8/2018) lalu bersama dua orang lainnya yang berkomplot menipu dengan modus calo penerimaan CPNS.

Dua PNS Puskesmas Masaran tersebut yaitu Heru Budi Susanto, 52, asal Dukuh Nglarangan RT 065/RW 001, Desa/Kecamatan Kebakkramat, Karanganyar; dan Heri Kustopo, 44, seorang PNS asal Dukuh Kradan RT 003/RW 008, Desa Sukorejo, Kecamatan Wedi, Klaten.

Kasatreskrim Polres Sragen AKP Yuli Munasoni mewakili Kapolres Sragen mengatakan dua anggota komplotan lainnya yakni Mustofa, 61, pensiunan PNS, asal Dukuh Karanganom RT 007, Desa Taraman, Sidoharjo, Sragen; dan Suyadi, 51, warga dukuh Ngamban RT 005, Desa Gawan, Tanon, Sragen.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Sragen Hargiyanto membenarkan Heru Budi Susanto dan Heri Kustopo merupakan PNS di Puskesmas Masaran, Sragen. Hargiyanto yang saat dihubungi Solopos.com, Rabu (29/8/2018), tengah berada di Solo, menyampaikan DKK sudah menerima salinan surat penahanan dari Polres Sragen terhadap kedua PNS tersebut.

“Kami menyiapkan berkas kedua pegawai itu untuk diproses ke BKPP [Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan). Hari ini [kemarin], berkasnya kami kirim ke BKPP. Proses selanjutnya menjadi wewenang BKPP,” ujarnya.

Kepala BKPP Sragen, Sarwaka, menyampaikan PNS yang sudah ditetapkan tersangka dan ditahan sampai proses hukum selesai (inkracht) nanti akan diberhentikan sementara dan penghasilannya dipangkas 50%. Setelah nanti ada putusan hukum tetap atau inkracht sampai selesai menjalani hukuman, kata dia, yang bersangkutan tidak menerima penghasilan.

“Setelah selesai menjalani hukuman nanti, tim pemeriksa tingkat kabupaten akan melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan PP No. 53/2010 tentang Disiplin PNS. Hasilnya akan diusulkan kepada pejabat pembina kepegawaian, dalam hal ini Bupati,” jelasnya.

Sarwaka menyampaikan untuk prosesnya BKPP masih menunggu berkas dari organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, yakni DKK. Dia menyatakan proses kepegawaian itu segera diproses BKPP setelah menerima berkas surat dari DKK.

Tokopedia