Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan Soloraya Capai Rp32 Miliar

BPJS kesehatan. (Antara)
31 Agustus 2018 17:15 WIB Farida Trisnaningtyas Solo Share :

Solopos.com, SOLO -- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Solo siap mengerahkan kader jaminan kesehatan nasional kartu Indonesia sehat (JKN KIS). Hal ini menyusul adanya tunggakan iuran BPJS dari kalangan PBPU yang mencapai Rp32 miliar.

Selain untuk mengoptimalkan kegiatan sosialisasi, edukasi, pendaftaran kepesertaan, dan informasi pelayanan, para kader ini digerakkan untuk mengingatkan serta menggenjot iuran BPJS.

BPJS Kesehatan Solo mencatat peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) menjadi hal yang paling disorot. Hal ini lantaran kolektabilitas pembayaran iuran mereka baru 73% dari total tagihan Rp120 miliar.

Realisasi pembayaran iuran BPJS dari PBPU baru Rp88 miliar. Artinya, ada tunggakan senilai Rp32 miliar.

Kepala BPJS Kesehatan Solo, Agus Purwono, mengatakan ada 66 kader JKN-KIS yang tersebar di wilayah cabang Solo. Kehadiran kader di masyarakat ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman peserta JKN-KIS akan perlunya mengaktifkan kembali kepesertaan JKN yang saat ini berstatus nonaktif.

Ketidakaktifan ini salah satunya karena menunggak iuran. “Kader ini juga mengajak masyarakat untuk tertib membayar iuran agar kartu JKN-KIS selalu aktif dan dapat digunakan sewaktu-waktu dibutuhkan,” ujarnya kepada wartawan seusai Pembekalan Kader JKN KIS BPJS Kesehatan Solo di Hotel Megaland Solo, Kamis (30/8/2018).

Menurut Agus, sebenarnya BPJS Kesehatan Solo pernah melakukan pembekalan yang serupa, tetapi hanya untuk 12 kader JKN-KIS. Maka dari itu, ada penambahan kuota sehingga semestinya ada 99 kader. Namun demikian, saat ini BPJS Kesehatan Solo baru memiliki 66 kader JKN KIS.

Di sisi lain, para kader ini berperan dalam sosialisasi dan pendaftaran kepesertaan. Mereka bertugas untuk berinteraksi dengan masyarakat agar warga memahami dan mengerti Program JKN-KIS serta memberikan penjelasan dan edukasi proses pendaftaran calon peserta.

Meskipun demikian, tak dapat dipungkiri untuk wilayah BPJS Kesehatan Solo yang tersebar di lima kabupaten atau kota, yakni Kota Solo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo, dan Kabupaten Wonogiri, program JKN KIS sampai saat ini masih menemui sejumlah kendala.

Di samping itu, baru Kota Solo yang kepesertaannya sudah 98,58% atau mencapai Universal Health Coverage (UHC) sampai 31 Juli 2018. Kepesertaan Kabupaten Karanganyar tercatat 68,13%, Kabupaten Sragen 60,60%, Kabupaten Sukoharjo 73,71%, dan Kabupaten Wonogiri 51,28%.

Kepesertaan Wonogiri paling rendah karena berbagai faktor antara lain aksesibilitas dan tingkat pengetahuan masyarakat akan JKN KIS.

“Maka dari itu, adanya penyebaran kader JKN-KIS ini dapat meningkatkan kepesertaan program JKN-KIS. Sedangkan peran pengingat dan pengumpul iuran, kader JKN-KIS ini dilakukan dengan kunjungan ke rumah-rumah peserta yang menjadi daerah binaan kader,” imbuhnya.

Kepala Bidang Penagihan dan Keungan BPJS Kesehatan Solo, Eko Widi Astuti, menambahkan selain menyosialisasikan Program JKN-KIS, kader juga diharapkan dapat meningkatkan kolektabilitas iuran peserta.

Di sisi lain, kader JKN-KIS juga akan menjadi agen Payment Point Online Banking (PPOB) yang dapat menerima pembayaran iuran, termasuk iuran BPJS Kesehatan.

“Kami harapkan angka kolektabilitas peserta PBPU bisa mencapai 95%. Apalagi kolektabilitas pembayarannya PBPU ini baru 73%. Persentase ini dari total tagihan Rp120 miliar. Sedangkan realisasi pembayarannya baru Rp88 miliar. Jadi yang belum bayar atau nunggak sekitar 27% atau sebanyak 167.493 orang di lima kabupaten,” paparnya.