Dapat SP II, Kades Gadungan Klaten Tetap Ogah Lantik Sekdes

Seribuan perangkat desa Klaten menghadiri peringatan ulang tahun ke-12 PPDI dan halalbihalal di Gedung Sunan Pandanaran, Klaten, Rabu (20/6 - 2018). (Solopos/Taufiq Sidik Prakoso)
31 Agustus 2018 15:15 WIB Cahyadi Kurniawan Klaten Share :

Solopos.com, KLATEN -- Kepala Desa Gadungan, Kecamatan Wedi, Klaten, Cahyo Herlambang Nusantara, mendapat surat peringatan (SP) II atas penolakannya melantik sekretaris desa (sekdes) hasil seleksi serentak April lalu, Rivandia Yudha Pahlevy.

Camat Wedi, Kukuh RIyadi, mengatakan SP II diberikan menyusul tak diindahkannya teguran pertama dua pekan lalu. Teguran itu berisi perintah agar Kades Gadungan segera melantik Rivandia sebagaimana instruksi Bupati Klaten, Sri Mulyani.

“Teguran kedua kami terbitkan kemarin. Surat itu berlaku selama 14 hari agar Kades segera memenuhi instruksi Bupati,” kata Kukuh, saat ditemui Solopos.com di kantornya, Jumat (31/8/2018).

Ia menjelaskan jika teguran kedua tetap tak diindahkan, selanjutnya menjadi kewenangan Bupati. Camat hanya berwenang memberikan SP I dan SP II sebagaimana perintah Bupati.

“SP I dan SP II terbit karena Kades Gadungan menolak perintah Bupati. Kewenangan camat hanya sampai di situ. Kalau masih enggan melantik [sekdes], selanjutnya menjadi kewenangan Bupati,” beber dia.

Selama ini, lanjut Kukuh, hubungan dirinya dengan Kades berjalan harmonis. Keduanya tetap bersinergi melayani masayrakat. Kasus ini pun dinilainya tak berdampak pada kualitas pelayanan publik.

“Soal posisi Sekdes yang kosong memang di Gadungan lama kosong. Sekarang kan perangkat sudah terisi masih ditambah KPMD. Pelayanan tetap berjalan lancar,” ujar dia.

Kades Gadungan, Kecamatan Wedi, Cahyo Herlambang Nusantara, mengatakan sudah menerima SP II itu pada Rabu (29/8/2018). Kendati demikian dia tetap berkeras tidak melantik Sekdes terpilih Rivandia lantaran yang bersangkutan mengundurkan diri.

Ia pun siap menerima segala konsekuensi atas keputusannya itu. “Saya masih sama, enggak mau melantik. Saya siap apa pun risiko yang saya terima atas keputusan ini,” kata dia.

Cahyo menerangkan selama ini pelayanan kepada masayrakat tak terganggu dengan adanya kasus itu. Begitu pula dengan bantuan dari pemerintah baik berupa Dana Desa, Alokasi Dana Desa, hingga Bantuan Keuangan Khusus [BKK], semua berjalan seperti biasanya. “Kalau BKK memang Gadungan enggak pernah menerima dana besar. Kegiatanya bernominal kecil-kecil,” tutur dia.

Tokopedia