Pemkot Solo Usulkan 509 Honorer K2 Diangkat Jadi ASN Tanpa Tes 

Ilustrasi ASN - PNS. (Solopos/Dok)
01 September 2018 04:00 WIB Indah Septiyaning Wardhani Solo Share :

Solopos.com, SOLO -- Pemerintah Kota (Pemkot) Solo memilih menunggu petunjuk pelaksana (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) ihwal pengangkatan tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara (ASN).  

Merujuk data, jumlah tenaga honorer Kategori 2 (K2) di lingkup Pemkot tercatat ada 509 orang. Hingga kini belum ada kejelasan atas nasib mereka.

"Kami sudah berulang kali menanyakan nasib tenaga honorer K2 ke pusat. Tapi belum ada kejelasan," kata Wali Kota Solo F.X. Hadi Rudyatmo ketika dijumpai wartawan di sela-sela Mider Praja saat peresmian gedung serbaguna Tegalharjo, Jebres, Solo, Jumat (31/8/2018).

Menurut wali kota, pengangkatan tenaga honorer K2 menjadi ASN mestinya menjadi skala prioritas pemerintah pusat ketimbang membuka rekrutmen CASN. Sebab rata-rata tenaga honorer tersebut telah mengabdi puluhan tahun, beberapa di antaranya bahkan mendekati masa pensiun.

Dengan kondisi ini, wali kota pun menyambut baik kabar pemerintah  pusat akan mengangkat 100.000 tenaga honorer menjadi ASN.  "Saya hanya berharap tenaga honorer yang diangkat itu adalah K2. Jadi K2 dihabiskan dulu," katanya. 

Wali Kota yang akrab disapa Rudy ini berharap pengangkatan tenaga honorer K2 menjadi ASN tanpa tes apa pun. Masa pengabdian honorer K2 belasan hingga puluhan tahun harus menjadi pertimbangan pemerintah pusat dalam mengangkat tenaga honorer tersebut. 

"Kewenangan pengangkatan honorer K2 menjadi ASN ada di tangan pemerintah pusat. Jadi kami sifatnya hanya mengusulkan dan mendesak honorer K2 diangkat ASN,” katanya.

Selain mengusulkan pengangkatan menjadi ASN, Pemkot juga memberikan tawaran bagi tenaga honorer K2 menjadi tenaga kerja dengan perjanjian kerja (TKPK). Batas waktu diberikan sampai akhir tahun bagi mereka yang ingin menjadi TKPK di lingkungan Pemkot.

Menurutnya, tawaran menjadi TKPK merupakan solusi bagi nasib K2 yang selama ini terkatung-katung. Opsi tersebut sekaligus ditawarkan sebagai solusi tuntutan honorer K2 terkait permintaan honor sesuai upah minimum kota (UMK).

Selama ini Pemkot tidak bisa mengalokasikan anggaran untuk menambah penghasilan bagi tenaga honorer K2. Merujuk UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), gaji tenaga honorer K2 berasal dari alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), serta dana sumbangan sekolah.

Sumbangan sekolah itupun juga disesuaikan dengan kemampuan dari sekolah masing-masing. “Tidak diatur jika tenaga K2 mendapat sumber penghasilan dari APBD. Jadi Pemkot tidak bisa mengalokasikan dana untuk menambah gaji bagi tenaga honorer K2,” katanya.

Sebagai solusi, Pemkot menawarkan opsi tenaga honorer K2 beralih menjadi TKPK. Dari segi gaji, TKPK menerima honor yang dibayarkan sesuai UMK. Namun di sisi lain mereka bisa kehilangan peluang diangkat menjadi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) jika ada perekrutan dari pusat.

Namun demikian, solusi yang ditawarkan Pemkot tidak banyak dilirik para tenaga honorer K2. Mereka berpikir ulang jika beralih menjadi TKPK akan kehilangan peluang untuk diangkat menjadi CASN.