HPP Gula di Bawah Rp10.000/Kg Bikin Petani Tebu Karanganyar Rugi

Petani tebu. (Bisnis/Paulus Tandi Bone)
01 September 2018 13:00 WIB Ponco Suseno Karanganyar Share :

Solopos.com, KARANGANYAR -- Sejumlah petani tebu di wilayah Karanganyar sering merugi saat menanam tanaman tebu setiap tahunnya. Hasil panen yang diperoleh petani dalam satu kali masa tanam sering kali tak sebanding dengan biaya operasional yang dikeluarkan para petani.

Hal itu diungkapkan Ketua Dewan Pembina Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Wilayah Kerja PG Tasikmadu, Eko Setiyono, kepada solopos.com, Jumat (31/8/2018). Eko Setiyono yang juga wakil ketua DPRD Karanganyar itu mengatakan kerugian dirasakan hampir seluruh petani tebu di Tanah Air.

“Kesejahteraan petani tebu itu dapat dlihat dari harga gula. Saat ini, harga pokok penjualan [HPP] masih di bawah Rp10.000 [senilai Rp9.100 per kilogram]. Idealnya, harganya sudah di atas Rp10.000. Ketika harganya masih di bawah 10.000, petani tebu tidak memperoleh hasil maksimal, bahkan cenderung sering merugi. Kondisi ini terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Ini yang membuat para petani tebu tak berdaya,” katanya.

Eko Setiyono mengatakan persoalan yang dihadapi petani tebu di Tanah Air sangat kompleks. Hal itu dimulai dari kurang berkualitasnya benih yang diperoleh para petani, tak adanya dukungan pupuk bersubsidi, dan harga pokok penjualan yang masih di bawah angka ideal.

“Dalam satu hektare tanaman tebu, idealnya dapat menghasilkan 700 kuintal ke atas. Yang ada saat ini, hanya 500 kuintal per hektare. Rendemen yang dihasilkan pun cenderung di bawah angka tujuh [angka ideal rendemen di angka tujuh]. Para petani tebu itu biasanya berasal dari penyewa lahan. Jadi tak berstatus sebagai pemilik lahan. Sehingga susah untuk memperoleh pupuk bersubsidi,” katanya.

Eko Setiyono mengatakan para petani tebu di Tanah Air sangat berharap pemerintah hadir mencarikan solusi terkait berbagai persoalan yang dihadapi para petani tebu. Paling tidak, pemerintah diminta terus berkomitmen mengurangi atau bahkan menyetop impor gula.

“Semua petani tebu itu mengeluh karena pemerintah tak berpihak. Saat ini, banyak kementerian yang terlibat. Sayangnya, dari berbagai kementerian itu cenderung berjalan sendiri-sendiri. Tata kelola tebu itu berada di kementerian pertanian, proses produksi ditangani Badan Usaha Milik Negara (BUMN), saat panen ditangani kementerian perdagangan, urusan gula beda lagi. Lantaran berdiri sendiri-sendiri itu, saat akan panen justru ada impor [gula]. Ini yang harus diperbaiki,” katanya.

Terpisah, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan (Dispertan) Karanganyar, Supramnaryo, mengakui para petani tebu di Bumi Intanpari memiliki persoalan yang kompleks dalam beberapa waktu terakhir. Hal itu juga memengaruhi luas areal tanaman tebu yang terus menurun dibanding sebelum 2016 yang mencapai lebih dari 1.400 hektare.

“Mulai tahun 2016, luas tanaman tebu menurun. Luasannya menjadi 1.400 hektare. Ini terkait dengan harga gula yang terus menurun. Ketika memperoleh keuntungan, para petani itu memperoleh keuntungan yang tipis. Masa panen tanaman tebu itu hanya setahun sekali,” katanya.