Pemkab Sukoharjo Dapat Banyak Aduan Izin Usaha Langgar Aturan

Kawasan bisnis Solo Baru, Sukoharjo. (Solopos/Dok)
05 September 2018 21:15 WIB R Bony Eko Wicaksono Sukoharjo Share :

Solopos.com, SUKOHARJO -- Pemkab Sukoharjo segera mengecek dan menginventarisasi izin usaha industri (IUI) kecil dan mikro yang tersebar di 12 kecamatan. Hal ini menyusul banyaknya aduan masyarakat ihwal penerbitan izin dan kawasan peruntukan industri.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sukoharjo menggelar rapat koordinasi (rakor) kawasan peruntukan industri di kantor setempat, Selasa (4/9/2018). Rapat itu dihadiri pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sukoharjo dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sukoharjo.

“Kami menindaklanjuti pengaduan warga yang mengeluhkan adanya perusahaan atau pabrik yang produksinya tak sesuai izin. Kami berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah [OPD] lainnya,” kata Kepala DPMPTSP Sukoharjo, Agustinus Setiyono, saat berbincang dengan Solopos.com, Selasa.

Sesuai Pasal 36 Perda No. 14/2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo 2011-2031 menyebutkan kawasan industri besar seluas 621 hektare meliputi Kartasura, Grogol, Sukoharjo, dan Nguter. Sementara pengembangan kawasan industri besar diarahkan di wilayah Nguter.

Kawasan industri menengah seluas 495 hektare meliputi wilayah Grogol, Gatak, Sukoharjo, Baki, Nguter, Weru, dan Tawangsari. “Sementara industri kecil dan mikro tersebar di setiap kecamatan. Kami bakal mendata jumlah industri kecil dan mikro di masing-masing kecamatan,” ujar dia.

Para pelaku usaha juga wajib membuat surat pernyataan pengelolaan lingkungan (SPPL) atau dokumen upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL/UPL) yang diterbitkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sukoharjo.

Hal itu dilakukan agar setiap pelaku usaha atau perusahaan mampu mengelola limbah secara maksimal. Karena itu, Agustinus bakal berkoordinasi lintas sektoral saat menginventarisasi data IUI kecil dan mikro di masing-masing kecamatan.

“Kami juga melibatkan para camat yang memahami jumlah industri kecil dan mikro di wilayahnya masing-masing,” papar dia.

Sementara itu, Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian Satpol PP Sukoharjo, Karyono, mengungkapkan petugas bakal melakukan upaya persuasif apabila ada pelaku usaha kecil dan mikro yang produksinya tak sesuai izin. Dia menunggu surat rekomendasi dari instansi terkait mengenai limbah atau perizinan.

Apabila rekomendasi itu tak digubris, Satpol PP bakal memberi surat peringatan (SP) tiga kali sebelum memberikan sanksi. “Solusinya industri kecil dan mikro pindah ke lokasi lain atau mengupgrade izin menjadi IUI menengah,” kata dia.