Kejari Sragen Buru Penanggung Jawab Kerugian Kasda Rp604 Juta

ilustrasi korupsi. (Solopos/Whisnu Paksa)
11 September 2018 16:15 WIB Tri Rahayu Sragen Share :

Solopos.com, SRAGEN -- Kejaksaan Negeri (Kejari) Sragen memburu aktor yang bertanggung jawab atas kerugian kas daerah (kasda) Pemkab Sragen senilai Rp604,6 juta pada kurun waktu 2003-2010. Kejari hingga kini masih mengumpulkan data dan bahan keterangan.

Kerugian kasda senilai Rp604,6 juta itu merupakan selisih antara kerugian negara akibat kasus korupsi kasda yang totalnya mencapai Rp11,2 miliar. Dari total kerugian tersebut, berdasarkan putusan hukum tetap terhadap para terpidana telah dikembalikan senilai Rp10,6 miliar.

Kasus ini menjerat sejumlah mantan pejabat Pemkab Sragen, di antaranya mantan Bupati Sragen Untung Wiyono, mantan Sekda Sragen Koesharjono, dan dua mantan Kepala DPPKAD Sragen, Sri Wahyuni dan Adi Dwijantoro.

Tim jaksa Kejari meminta sudah keterangan empat dari lima mantan anggota DPRD Sragen yang dipanggil, Senin (10/9/2018). Satu mantan legislator tidak hadir karena meninggal dunia pada 2011.

Keempat mantan legislator lainnya hadir semua ke Kejari Sragen, yakni DS, BS, M, dan SI. Mereka sudah lanjut usia semua.

“Kami tidak tahu kenapa dipanggil ke Kejari Sragen. Masalahnya apa, kami tidak mengetahuinya,” kata salah satu di antara mereka saat berbincang dengan Solopos.com di Kejari Sragen.

Kasi Pidana Khusus Kejari Sragen Adi Nugraha mewakili Kepala Kejari Sragen Muhamad Sumartono saat ditemui Solopos.com, Senin siang, mengatakan penyelidikan atas indikasi kerugian kasda ini dilakukan berdasarkan laporan dari aktivis lembaga pemberdayaan masyarakat (LSM).

Laporan tersebut, kata dia, berkaitan dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Tengah tentang kerugian negara senilai Rp11,2 miliar pada pengelolaan kasda periode tersebut.

Setelah masalah ini diproses hukum hingga menghasilkan putusan hukum tetap, kerugian negara tersebut sudah dikembalikan ke kasda senilai Rp10,6 miliar sehingga masih menyisakan Rp604,6 juta yang menjadi kerugian kasda.

"Kami mengumpulkan data dan bahan keterangan untuk mencari siapa yang bertanggung jawab atas indikasi ketekoran kasda Rp604 juta itu. Dana tersebut masih tercatat di BPPKAD [Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah],” ujar Adi.

Adi menyampaikan pemanggilan terhadap mantan legislator itu merupakan pemanggilan pertama. Dia mengatakan untuk pemanggilan saksi-saksi lainnya disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.

Setiap perkembangan perkara yang ditangani Kejari selalu disampaikan ke Kejaksaan Tinggi (Kejakti) dalam bentuk ekspose perkara, termasuk aduan LSM tersebut.

Mantan legislator DPRD Sragen, Mahmudi Tohpati, tidak menampik mendapat panggilan dari Kejari. Pada Senin (10/9/2018), Mahmudi menyatakan belum mendapat panggilan dari Kejari Sragen. Dia memperkirakan semua mantan legislator memungkinkan dimintai keterangan terkait kasda 2004.

“Tetapi itu [kasda] domainnya eksekutif. Saya selaku anggota DPRD pada saat itu tidak tahu betul transaksi terkait kasda. Sebagai warga negara yang baik, saya siap kapan saja dipanggil Kejari terkait polemik kasda itu,” ujarnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Sragen, Tatag Prabawanto, menyampaikan sudah mengetahui LSM mana yang melapor ke Kejari Sragen. Dia menekankan kebijakan reklasifikasi dana Rp604,6 juta ke aset lain-lain itu dilakukan atas persetujuan eksekutif dan legislatif.

Sementara Kepala BPPKAD Sragen, Dwiyanto, tidak mengetahui detail persoalan indikasi sisa kasda tersebut. Dia hanya mengetahui ada dana Rp604,6 juta yang tercatat di neraca aset lain-lain.



Tokopedia