Warga Dibal Boyolali Ogah Sewakan Tanah Buat Jalur KA Bandara

Trainset KRD untuk Bandara Internasional Adi Soemarmo (BIAS) Solo di PT Inka Kota Madiun, Selasa (8/5 - 2018). (Madiunpos.com/Abdul Jalil)
12 September 2018 06:00 WIB Nadia Luthfiana Mawarni Boyolali Share :

Solopos.com, BOYOLALI -- Warga Desa Dibal, Ngemplak, Boyolali, menolak alternatif sewa lahan yang ditawarkan pelaksana proyek Kereta Api (KA) Bandara Adi Soemarmo.

Di Desa Dibal ada sekitar 100 bidang lahan terdampak yang akan dibebaskan. Pelaksana proyek PT Adhi Karya menawarkan kepada warga pemilik lahan terdampak jalur kereta api agar menyewakan lahan terlebih dahulu sembari menunggu proses pembebasan lahan selesai.

Hal ini untuk memperlancar pengerjaan proyek tersebut. Namun, dalam musyawarah di Balai Desa Dibal, Jumat (7/9/2018) pagi, pemilik lahan terdampak menolak tawaran tersebut. Musyawarah dihadiri warga terdampak, Kepala Desa Dibal Budi Setyono, perwakilan PT Adhi Karya, dan perwakilan PT Kereta Api Indonesia.

Warga yang mayoritas petani merasa khawatir proyek tersebut akan mengganggu kelancaran musim tanam yang tinggal sebentar lagi. Ketua Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A), Samidi, mengatakan idealnya jalur rel kereta api dibuat jauh sebelum musim tanam.

“Kalau sudah musim tanam nanti irigasi akan terganggu. Hal ini juga yang dirasakan petani ketika pembangunan tol Soker [Solo-Kertosono], irigasinya belum dibuat,” kata dia.

Samidi menambahkan rapat perencanaan pembibitan di Dibal akan dilangsungkan pekan depan. Sewa lahan sebelumnya pernah dilakukan kontraktor pembangunan tol Soker di Desa Dibal. Saat itu dana kompensasi tidak dibayar sesuai kesepakatan.

“Kalau disewa belum ada ketentuan kami tidak bisa menerima sebagaimana yang di sebelah barat desa. Ini yang sebelah timur kenapa belum didata juga,” katanya.

Anggota Staf Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Tengah, Dandung Iskandar, mengatakan ada beberapa tahapan yang harus diselesaikan dalam proses pembebasan lahan antara warga dan pemerintah. Setelah dilakukan pengukuran dan pengumuman, hasilnya ditindaklanjuti tim appraisal.

Kemudian hasil akan kembali dimusyawarahkan dengan warga untuk pembayaran paling lama 14 hari. “Saat ini masih diolah tim appraisal,” kata Dandung.

Dandung mengatakan normalnya pembebasan lahan memakan waktu enam bulan. Padahal sebelumnya masih ada persiapan pembebasan yang dilakukan di tingkat provinsi.

“Sementara pelaksanaan programnya bareng antara pembebasan tanah dan pembangunan konstruksi. Padahal idealnya tanah siap dulu baru konstruksi,” tambah dia.

Proyek KA Bandara ini menempati tanah tol dan kekurangannya ditambah dengan tanah warga. Padahal proyek tersebut semula ditargetkan rampung November 2018.

Soal ketersediaan dana, Dandung menegaskan PT KAI telah menyiapkan uang kompensasi pembebasan lahan warga terdampak di enam desa, meliputi Ngesrep, Sindon, Dibal, Kismoyoso, Pandeyan, dan Sawahan. Dananya mencapai Rp115 miliar.

Budi meminta warga Dibal mendukung proyek pembangunan jalur kereta api yang merupakan proyek nasional tersebut. “Intinya agar semua sama-sama enak, proyek tol jalan dan warga desa juga mendapatkan fasilitas,” kata Budi.

Dalam hal ini, pemerintah desa akan menjadi fasilitator untuk mempertemukan warga dengan pelaksana proyek kereta api. Proses pembebasan lahan juga dilaksanakan di Desa Donohudan.

Kepala Desa Donohudan, Sumantinah, mengatakan 21 warga terdampak telah mengumpulkan surat pernyataan persetujuan. “Yang mengumpulkan surat pernyataan sebagian besar setuju, yang belum setuju hanya soal pengukuran tanah,” kata dia.