1.161 Pemilih Pemilu 2019 Sukoharjo Dicoret dari DPT

ilustrasi pemilu. (Solopos/Whisnu Paksa)
13 September 2018 15:15 WIB R Bony Eko Wicaksono Sukoharjo Share :

Solopos.com, SUKOHARJO -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sukoharjo mencoret 1.161 pemilih yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019. Total jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) pemilu ada 662.230 orang.

KPU Sukoharjo menggelar rapat pleno penetapan DPTHP pemilu di Hotel Best Western Premier, Solo Baru, Rabu (12/9/2018) malam. Rapat dihadiri para komisioner KPU, anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan perwakilan pengurus partai politik (parpol).

Selain itu, rapat pleno penetapan DPTHP pemilu juga dihadiri para komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sukoharjo. Ketua KPU Sukoharjo, Kuswanto, mengatakan pencoretan ribuan pemilih dilakukan setelah anggota PPK dan anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) melakukan pemutakhiran data pemilih yang tercatat dalam DPT pemilu.

"Kami menindaklanjuti temuan Bawaslu ihwal adanya 1.645 pemilih ganda di DPT. Hasilnya, ada 1.161 pemilih yang tercatat dalam DPT dicoret," kata dia saat diwawancarai wartawan, Rabu malam.

Sebelumnya, KPU telah menetapkan jumlah pemilih dalam DPT pemilu sebanyak 663.391 orang pada akhir Agustus. Lantaran ada temuan Bawaslu terkait pemilih ganda, proses pemutakhiran data pemilih kembali dilakukan di setiap desa/kelurahan.

Hal ini untuk memastikan data pemilih yang akurat dan valid. "Dinamika penduduk bisa berubah setiap saat. Kami bakal menindaklanjuti dan berkoordinasi dengan Bawaslu ihwal data pemilih pemilu," ujar dia.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Sukoharjo, Bambang Muryanto, memerinci temuan 1.645 pemilih ganda tersebar di 12 kecamatan se-Sukoharjo. Jumlah pemilih ganda identik sebanyak 1.129 pemilih sementara pemilih tidak memenuhi syarat 516 pemilih.

Bambang telah menginstruksikan anggota Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) untuk melakukan pemutakhiran data pemilih setiap bulan. "Jangan sampai ada masyarakat yang kehilangan hak pilih. Setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat memiliki hak pilih yang diatur dalam perundang-undangan," papar Bambang.

Bambang tak memungkiri data pemilih bisa kembali berubah setelah penetapan DPTHP pemilu. Misalnya, pindah domisili atau meninggal dunia sehingga otomatis mengubah data pemilih yang telah ditetapkan.