Tak Ada Kuota CPNS, Honorer K2 Solo Ditawari Jadi TKPK

Peserta ujian CPNS mengerjakan soal menggunakan metode Computer Assisted Test (CAT). (Solopos/Dok)
23 September 2018 13:15 WIB Indah Septiyaning Wardhani Solo Share :

Solopos.com, SOLO -- Pemerintah Kota (Pemkot) Solo menawari tenaga honorer kategori II (K2) menjadi tenaga kerja dengan perjanjian kerja (TKPK). Tawaran tersebut dinilai sebagai solusi seiring tidak tersedianya kuota untuk honorer K2 dalam penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2018.

Tahun ini, Pemkot Solo mendapat kuota CPNS sebanyak 461 lowongan. Kuota tersebut hanya untuk tiga formasi, yakni tenaga kesehatan, tenaga pendidikan, serta tenaga teknis.

“Sebenarnya dari dulu kami sudah menawarkan honorer K2 menjadi TKPK. Tapi mereka menolak dengan alasan tetap menginginkan pengangkatan CASN [CPNS],” kata Wali Kota Solo F.X. Hadi Rudyatmo ketika dijumpai Solopos.com, Sabtu (22/9/2018).

Wali Kota tidak bisa berbuat banyak terkait formasi CPNS 2018 yang tidak mencantumkan lowongan untuk honorer K2. Padahal merujuk data jumlah honorer K2 ada 509 orang. Mereka tersebar di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Solo.

Selama ini Pemkot Solo sudah berupaya memperjuangkan nasib ratusan pegawai honorer tersebut. Namun, pengangkatan honorer K2 menjadi CPNS adalah keputusan pemerintah pusat. Apalagi pengangkatan honorer K2 tetap melalui proses tes Computer Assisted Test (CAT) dan dibatasi usia maksimal 35 tahun.

“Kami mempersilakan para tenaga honorer untuk mempertimbangkan lagi tawaran Pemkot menjadi TKPK,” katanya.

Tawaran itu sebelumnya telah disampaikan Pemkot saat puluhan honorer K2 beraudiensi dengan Wali Kota guna membahas nasib mereka pada akhir Juli lalu. Namun sayangnya tawaran tersebut belum banyak dilirik para tenaga honorer K2. Mereka tetap berharap bisa diangkat menjadi CPNS.

“Kalau berminat menjadi TKPK, silakan mereka membuat kronologi bisa diterima sebagai honorer dan mendaftar kepada pemkot,” katanya.

Batas waktu diberikan sampai akhir tahun bagi mereka yang ingin menjadi TKPK. Menurutnya, tawaran menjadi TKPK merupakan solusi bagi nasib K2 yang selama ini terkatung-katung.

Opsi tersebut sekaligus ditawarkan sebagai solusi tuntutan honorer K2 terkait permintaan honor sesuai upah minimum kota (UMK). Selama ini Pemkot tidak bisa mengalokasikan anggaran untuk menambah penghasilan bagi tenaga honorer K2.

Merujuk UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), gaji tenaga honorer K2 berasal dari alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) serta dana sumbangan sekolah. Sumbangan sekolah itu pun disesuaikan kemampuan sekolah.

“Tidak diatur jika tenaga K2 mendapat sumber penghasilan dari APBD. Jadi Pemkot tidak bisa mengalokasikan dana untuk menambah gaji bagi tenaga honorer K2,” katanya.

Sebagai solusi, Pemkot menawarkan opsi tenaga honorer K2 beralih menjadi TKPK. Dari segi gaji, TKPK menerima honor yang dibayarkan sesuai UMK. Namun di sisi lain mereka bisa kehilangan peluang diangkat menjadi CPNS  jika ada perekrutan dari pusat.

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Solo Rakhmat Sutomo mengatakan ujian tes perekrutan CPNS Solo akan dilaksanakan di Sragen. “Solo tidak mendapatkan kuota khusus untuk tenaga honorer K2,” katanya.

Merujuk persyaratan sesuai Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017, usia pelamar paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 35 tahun pada saat melamar. “Hampir semua tenaga honorer K2 usia di atas 35 tahun,” katanya.

Tak hanya kuota tenaga honorer K2, Pemkot juga tak mendapatkan kuota khusus untuk mengangkat 85 pemain wayang orang sebagai ASN. Permohonan tersebut tidak direstui oleh pemerintah pusat.