Guru Honorer K2 Klaten Mogok Kerja, Sekolah Kewalahan

Siswa SDN 1 Taji, Prambanan, Klaten, mengerjakan tugas di ruang kelas mereka, Rabu (26/9 - 2018) siang. (Solopos/Taufiq Sidik Prakoso)
26 September 2018 16:15 WIB Taufik Sidik Prakoso Klaten Share :

Solopos.com, KLATEN -- Sejumlah kepala SD di Klaten dibikin kewalahan setelah tenaga honorer mereka mogok kerja. Aksi mogok kerja dilakukan sebagai bentuk solidaritas tenaga honorer kategori II (K2) yang tengah berjuang agar mendapat nomor induk pegawai (NIP) sebagai PNS.

Kepala SDN 2 Taji, Kecamatan Prambanan, Wahana, mengatakan ada empat tenaga honorer yang mengajukan izin tidak masuk kerja sejak Selasa (25/9/2018).

“Mereka tidak mogok kerja tetapi izin berhalangan tidak masuk. Hari ini tinggal dua orang di sekolah,” kata Wahana saat ditemui wartawan di kantor Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Prambanan, Rabu (26/9).

Wahana mengatakan meski guru honorer absen, proses belajar mengajar tetap berjalan mengandalkan dua PNS yang tersisa yakni kepala sekolah dan seorang guru Olahraga. Mereka secara bergantian mengajar enam kelas dengan jumlah total siswa 155 orang.

“Anak-anak sementara diberikan tugas di masing-masing kelas dengan terus dipantau secara bergiliran,” kata Wahana.

Aksi mogok kerja juga dilakukan tenaga honorer di SDN 1 Taji. Pengelola sekolah setempat dibikin kewalahan karena empat guru honorer izin tidak masuk kerja sejak Selasa. Mereka mengajukan izin tak mengajar hingga Sabtu (29/9/2018).

Tersisa tiga pegawai berstatus PNS terdiri atas dua guru kelas serta seorang kepala sekolah. Lantaran kegiatan belajar mengajar 118 siswa di enam kelas harus tetap berjalan, dua guru dan kepala sekolah itu bergiliran mendapat jatah mengajar dua kelas sejak Selasa.

“Terus terang kami montang-manting,” kata Kepala SDN 1 Taji, Partinah.

Partinah mengaku tak bisa melarang para guru honorer absen mengajar sebagai bentuk solidaritas. Namun, ia khawatir jika aksi mogok kerja berkepanjangan akan berdampak pada proses belajar mengajar siswa.

Partinah menjelaskan guru honorer sudah mengabdi selama tujuh hingga 14 tahun membantu proses belajar mengajar meski honor yang mereka terima minim.

“Harapan kami apa yang mereka perjuangkan itu bisa terkabulkan setidaknya honor setara UMK sehingga proses belajar mengajar bisa kembali berjalan optimal,” urai dia.

Guru Kelas VI SDN 1 Taji, Eni Retnowati, menjelaskan untuk sementara ia mengajar kelas VI, III, dan I. Khusus kelas I, ia menunggu proses belajar mengajar hingga jam pelajaran selesai sementara siswa kelas III dan VI ia berikan tugas.

Salah satu siswa kelas VI SDN 1 Taji, Rizki, mengaku proses belajar mengajar dilakukan dengan ditinggal tugas. “Ditinggal-tinggal sama guru setelah mendapat tugas karena mengajar di kelas lain. Inginnya guru ada di kelas terus,” tutur dia saat ditemui Selasa siang.

Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Prambanan, Samsi, mengatakan dari hasil survei pada Selasa, guru honorer di tiga sekolah yakni SDN 1 Taji, SDN 2 Taji, serta SDN Kokosan absen kerja.

Meski tak maksimal, proses belajar mengajar tetap berjalan. Di Prambanan ada 32 SD dengan jumlah pegawai berstatus PNS sebanyak 130 orang termasuk guru dan penjaga sekolah.

Di sisi lain, ada 203 tenaga honorer yang mengabdi di puluhan sekolah tersebut. “Jumlah tenaga honorer yang mengajukan izin total ada berapa, kami belum mendapat laporan,” kata Samsi.

Salah satu tenaga honorer K2, Bayu Nurcahyanto, membenarkan sebagian dari total 1.190 tenaga honorer di Klaten mogok kerja. Ia mencontohkan 296 tenaga honorer K2 yang dinyatakan lulus tes CPNS formasi khusus 2013 dan 2014 namun tak kunjung diangkat menjadi PNS.

Dari 296 tenaga honorer K2 tersebut, 250 orang merupakan guru honorer SD dan SMP. Mayoritas mereka mogok kerja hingga Sabtu mendatang.

“Khusus untuk 296 honorer K2 itu menuntut agar segera mendapatkan NIP. Jumat [28/9/2018], kami bersama BKPPD akan ke BKN untuk mempertanyakan proses pengusulan diangkat menjadi PNS. Jika akhirnya batal dan belum ada solusi soal nasib kami, dimungkinkan ada mogok kerja selanjutnya,” kata Bayu.

Selain honorer K2, ia menjelaskan ada honorer bukan K2 yang juga ikut aksi mogok kerja. Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo, menuturkan mogok kerja merupakan hak para tenaga honorer.

Namun, ia meminta hal itu dipertimbangkan kembali lantaran menyangkut proses belajar mengajar peserta didik. “Tentu itu menjadi hak mereka namun perlu dipertimbangkan baik-baik, apakah kemudian itu menjadi sesuatu yang cukup memiliki manfaat? Kita berbicara kepentingan bangsa yang lebih besar. Saya menghormati apa yang mereka lakukan, tetapi mereka juga harus berpikir positif,” urai Ganjar saat ditemui di Candi Prambanan.