UMKM Solo Didorong ke Pasar ASEAN

Sejumlah pelaku UMKM di Soloraya mengikuti agenda Penyampaian Saran Kebijakan Pelatihan SKA Form D untuk Memanfaatkan Pasar ASEAN bagi Pengusaha UMKM di Grand HAP Hotel Solo, Kamis (27/9 - 2018). (Solopos/Farida Trisnaningtyas)
28 September 2018 08:55 WIB Farida Trisnaningtyas Solo Share :

Solopos.com, SOLO - Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Soloraya didorong memasarkan produknya ke pasar Association of Southeast Asian Nation (ASEAN) untuk meningkatkan perekonomian.

Ada berbagai kemudahan yang bisa diperoleh dari aktivitas ekspor ini, yakni memanfaatkan preferensi tarif yang berlaku dalam masyarakat ekonomi ASEAN (MEA). Antara lain pengusaha Indonesia dapat menikmati bea masuk 0% ke negara-negara ASEAN untuk memasarkan produknya. Inilah yang dibahas dalam agenda bertajuk Penyampaian Saran Kebijakan Pelatihan SKA Form D untuk Memanfaatkan Pasar ASEAN bagi Pengusaha UMKM di Grand HAP Hotel Solo, Kamis (27/9/2018).

Agenda ini sebagai salah satu upaya meningkatkan produktivitas serta daya saing UMKM yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri yang bekerja sama dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Solo. Selain itu, kegiatan ini dihadiri oleh lebih dari 50 pelaku UMKM Soloraya. Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Kementerian Perdagangan dan Kementerian Luar Negeri.

Kepala Subdit Kerja Sama Industri dan Perdagangan, Direktorat Kerja Sama Ekonomi ASEAN (Dit. KSEA), Kementerian Luar Negeri, Nur Rokhmah Hidayah, mengatakan ekspor merupakan salah satu hal fundamental untuk meningkatkan perekonomian negara. Menurutnya, ini menjadi komitmen bagi Kemenlu untuk mendorong penetrasi UMKM Indonesia ke pasar ASEAN dengan memanfaatkan preferensi tarif yang berlaku dalam MEA.

“Pengusaha Indonesia dapat menikmati bea masuk 0% ke negara-negara ASEAN. Ada banyak peluang yang bisa dimanfaatkan bagi pelaku UMKM ini. Meskipun tantangan yang mesti dihadapi juga banyak,” ujarnya.

Sejumlah peluang yang dimaksud adalah adanya pasar tambahan sebesar 340 juta jiwa, peningkatan daya saing UMKM, peningkatan kelancaran arus perdagangan barang, peningkatan transparansi dan efisiensi produksi, peningkatan wisatawan mancanegara, dan pemanfaatan mutual recognition arrangement (MRA) untuk delapan jenis profesi.

Sedangkan tantangannya antara lain, akses terhadap teknologi minim, merasa puas dengan pemenuhan pasar dalam negeri, standardisasi kualitas produk UMKM, partisipasi UMKM di rantai pasok global rendah, dan penguatan kapasitas inovasi dan SDM minim.

“Soal MRA ini berkaitan dengan tenaga kerja. Dulu saat MEA diluncurkan ada anggapan kita akan kebanjiran tenaga kerja asing. Ini berlebihan karena sebenarnya yang diatur ini adalah pekerjaan profesional dan formal,” imbuhnya.

Di sisi lain, paparan teknis mengenai pemanfaatan ASEAN trade in goods agreement (Atiga) oleh Analis Perdagangan pada Kementerian Perdagangan, Dira Lukie Wardhani. Salah satunya adalah pemaparan mengenai cara mendapatkan Surat Keterangan Asal (SKA) untuk mendapatkan preferensi tarif bea masuk 0%.

Menurutnya, SKA form D merupakan dokumen pendukung untuk ekspor. Ada berbagai manfat dari SKA ini, yakni mendapatkan tarif preferensi, sebagai dokumen komoditi ekspor Indonesia, dan memenuhi persyaratan pencarian L/C.

“Pemerintah Indonesia sudah melakukan perjanjian dagang dengan negara lain untuk mendapatkan fasilitas pengurangan tarif preferensi. Untuk eksportir sendiri bisa berupa badan atau perorangan,” paparnya.

Sementara itu, pelaku UKM asal Solo, Yani Mardiyanto, sempat menceritakan pengalamannya ekspor produk berupa kain lukis merek Nasrafa. Menurutnya, salah satu kunci keberhasilannya adalah dengan selalu menjamin legalitas dokumen ekspor dan berupaya memperkenalkan brand yang dimiliki pada setiap kesempatan promosi yang ada.