Akses ke Kentingan Baru Solo Diblokade Warga Jadi Bumerang

Gapura di mulut jalan Kentingan Baru, Jebres, Solo, diblokade warga, Jumat (28/9 - 2018). (Solopos/Tamara Geraldine)
30 September 2018 14:15 WIB Tamara Geraldine Solo Share :

Solopos.com, SOLO -- Akses atau pintu masuk menuju Kampung Kentingan Baru, Jebres, Solo, diblokade warga sejak Selasa (25/9/2018). Hal itu dilakukan agar pihak-pihak terkait tidak bisa masuk dan menggusur rumah mereka.

Namun, di sisi lain, blokade itu justru menjadi bumerang dan merugikan warga sendiri. Pantauan Solopos.com, Jumat (28/9/2018), gapura di mulut gang Kampung Kentingan Baru ditutup dengan kayu dan bambu yang dipaku malang melintang dari sisi ke sisi.

Hal itu membuat warga dari luar kampung tidak bisa keluar masuk kampung tersebut. Sebagian warga, terutama yang menjalankan usaha di kampung itu mengeluhkan penutupan akses tersebut.

Salah satu warga Kentingan Baru, Ifah, mengaku dirugikan sejak jalan masuk ke kampung itu ditutup. Penutupan akses itu membuat warung wedangan dan salon miliknya di tepi jalan Kentingan Baru sepi pengunjung.

“Semenjak Selasa kemarin jalan masuk di sini ditutup menggunakan kayu. Selain itu ada pula angkutan yang diparkir di depan pintu masuk. Tujuannya supaya Pemkot tidak bisa menggusur rumah warga,” ujarnya saat diwawancarai Solopos.com, Jumat.

Warga lainnya, Reni Sulastri, juga mengaku dirugikan dengan kondisi itu sehingga akhirnya memilih menerima uang santunan Rp35 juta untuk pindah dari Kentingan Baru. Reni mengaku tak bisa menjalankan usaha dagang di sana karena akses ditutup.

"Pilih [terima] uang tunai saja, lebih baik saya pindah daripada saya stres melihat jalan masuk menuju rumah saya sendiri ditutup oleh warga dan membuat jualan makanan saya sepi," ujarnya.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Solo sebenarnya sudah siap membongkar bangunan rumah warga. Namun, untuk saat ini Satpol PP masih menggunakan cara-cara persuasif agar warga membongkar sendiri bangunan rumah mereka.

“Terkait permasalahan lahan Kentingan Baru ini sebenarnya Pemkot hanya sebagai fasilitator, penengah antara pemilik lahan dengan warga,” ujarnya.

Mengenai warga yang memilih pindah, Sutarjo mengatakan sejauh ini tidak ada campur tangan berupa pembongkaan oleh Satpol PP. Warga yang pindah membongkar sendiri rumah mereka setelah menerima uang santunan.