150 Warga Kentingan Baru Solo Tolak Tali Asih, 10 Menerima

Mulut gang di Kampung Kentingan Baru yang diblokade warga, beberapa waktu lalu. - Nicolous Irawan
01 Oktober 2018 22:46 WIB Tamara Geraldine Solo Share :

Solopos.com, SOLO – Hingga kini, warga yang masih tinggal dis ana dan menolak menerima tali asih sekitar 150 keluarga. Mereka memilih bertahan dengan kondisi seadanya. Bahkan warga memblokade jalan masuk ke permukiman itu menggunakan kayu maupun ban bekas.

Sementara warga yang akhirnya bersedia pindah sebanyak 10 keluarga. Mereka menerima tali asih dari pemilik lahan.

Salah satu penerima tali asih yaitu Agung, 42. Dia merasa tidak nyaman dengan aksi pemblokadean jalan yang dilakukan warga akhir-akhir ini. Untuk keluar dari kampung itu, dia harus memutar melalui jalan lain karena jalan yang paling dekat telah diblokade.

“Saya sudah menerima dana tali asih senilai Rp35 Juta, Sabtu [29/9/2018]. Sudah dilunasi sisanya, awalnya hanya dikasih Rp5 juta sebagai tanda jadi,” ujar Agung, Senin (1/10/2018).

Pada Senin kemarin, Agung memberesi perabotan rumahnya. Agung meninggalkan kawasan Kentingan Baru, kemarin. Agung mengatakan kondisi di Kentingan Baru memanas. Warga menolak penggusuran.

Nur Wahid Satrio dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta menjelaskan warga yang menolak tali asih memilih bertahan mempertahankan hak mereka.

“Perlu kami sampaikan bahwa warga yang menolak [tali asih] jumlahnya lebih besar daripada yang mau menerima. Selain itu warga meyakini tanah yang selama ini mereka tinggali adalah tanah milik negara yang telantar,” ujar Satrio.

Kepala Satpol PP Kota Solo, Sutarjo, menjelaskan eksekusi  rumah warga tidak harus berkoordinasi dengan Satpol PP. Satpol PP hanya bertanggung jawab menjaga ketenteraman masyarakat. Dan hal ini Satpol PP hanya sebagai penengah antara warga dan pemilik lahan.

“Kalau memang sudah ada persetujuan antara pemilik lahan dan warga Kentingan Baru dan meminta pihak kami untuk melakukan pembongkaran, itu tidak masalah. Dengan artian tidak akan terjadi konflik antara warga dan pemilik lahan karena sudah ada persetujuan yang mereka sepakati,” ujar Sutarjo.