Bawaslu Solo Buka 2 Posko Pemilu 2019, Ini Fungsinya

Ilustrasi Logo KPU.
02 Oktober 2018 14:15 WIB Ivan Andimuhtarom Solo Share :

Solopos.com, SOLO -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Solo kelak akan bertugas hanya sebagai peradilan pemilu. Sementara pengawasan pelanggaran pemilu melibatkan seluruh unsur masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Anggota Bawaslu Solo Divisi Penindakan Pelanggaran,Popy Kusuma, kepada wartawan, Senin (1/10/2018). Ia mengatakan personel Bawaslu beserta panitia pengawas pemilu (panwaslu) di tingkat kecamatan dan kelurahan sangat terbatas jumlahnya.

“Kalau hanya mengandalkan personel Bawaslu Solo, tentunya sangat terbatas. Total personel Bawaslu ditambah panwaslu di lima kecamatan hanya 71 orang,” ujarnya.

Menurutnya, di masa depan, Bawaslu akan berperan hanya sebagai peradilan pemilu. Sedangkan pengawasan pemilu diserahkan kepada masyarakat seperti unsur pemilih pemula, Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS), mahasiswa, dan masyarakat umum.

Pada Pemilu 2019, Bawaslu Kota Solo akan membuka dua posko pengaduan. Posko pertama berkaitan dengan daftar pemilih tetap (DPT). Menurutnya, masih ada pemeliharaan DPT tiap bulan sampai hari H pencoblosan.

“Mungkin DPT tak bisa sempurna 100 persen. Tapi DPT ada pemeliharaan dari bulan ke bulan sehingga semakin ke arah sempurna,” kata dia.

Kedua, posko pengaduan terkait pelanggaran kampanye. Posko tersebut dibuka di kantor Bawaslu Solo dan juga di seluruh kantor panwaslu kecamatan dan panwaslu kelurahan.

“Silakan kalau ada masyarakat, peserta pemilu atau pemantau yang akan memberikan laporan akan diterima Bawaslu Solo. Kami fair, independen, tak memihak. Laporan dari mana pun akan kami tangani secara profesional,” terang dia.

Bawaslu Solo akan merekrut 1.732 pengawas tempat pemungutan suara (TPS) menjelang hari pencoblosan Pemilu 2019. Mereka akan bekerja mengawasi seluruh TPS di Kota Solo.

Ia berharap Pemilu 2019 berlangsung damai tanpa ekses, bermartabat, dan demokratis. Dia terus mengawasi setiap kegiatan kampanye, termasuk pengawasan pada acara capres nomor urut 1, Joko Widodo, di Stadion Sriwedari Solo, Minggu (30/9/2018).

Bawaslu menilai tak ada pelanggaran terkait rapat umum itu. "Tugas kami adalah pencegahan sebelum adanya penindakan. Core business kami adalah mencegah. Tapi, seandainya ada pelanggaran tentu akan kami tangani itu,” tutupnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Solo, Budi Wahyono, meminta TNI/Polri/ASN menjaga netralitas. Dengan demikian, iklim kondusif pemilu bakal terwujud.

“Bawaslu dan KPU sebagai penyelenggara pemilu juga harus independen,netral dan melayani semua pihak tanpa merugikan pihak lain. Kami harap pemuka agama bisa meneduhkan suasana sehingga tercipta rasa nyaman,” katanya.