Sukoharjo Waspadai 3 Ancaman Serius Pemilu 2019 

Wakil Bupati Sukoharjo, Purwadi, menandatangani deklarasi pemilu damai, demokratis dan bermartabat di Hotel Brothers, Solo Baru, Senin (1/10 - 2018). (Solopos/Bony Eko Wicaksono)
02 Oktober 2018 22:15 WIB R Bony Eko Wicaksono Sukoharjo Share :

Solopos.com, SUKOHARJO -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sukoharjo mencatat ada tiga ancaman serius menjelang bergulirnya Pemilu 2019. 

Ketiga ancaman nyata itu yakni isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), politik uang atau money politics, dan berita bohong (hoax).

Hal itu terungkap saat deklarasi kampanye damai, demokratis dan bermartabat yang digelar Bawaslu Sukoharjo di Hotel Brothers, Solo Baru, Senin (1/10/2018). 

Kegiatan itu dihadiri unsur forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda), perwakilan pengurus partai politik, anggota TNI-Polri, serta anggota organisasi kemasyarakatan (ormas). 

Mereka menandatangani deklarasi pemilu damai, demokratis, dan bemartabat.

Ketua Bawaslu Sukoharjo, Bambang Muryanto, mengatakan politik identitas seperti isu SARA diprediksi bakal berseliweran selama masa kampanye Pemilu 2019. Isu SARA bakal diembuskan orang tak bertanggung jawab untuk menjatuhkan lawan. 

Selain itu, praktik politik uang juga menjadi ancaman serius pada Pemilu 2019. “Kasus money politics merupakan pelanggaran pidana pemilu yang diusut Posko Sentra Penegakan Hukum Terpadu [Gakkumdu],” kata dia saat berbincang dengan wartawan, Senin.

Ancaman serius lainnya adalah berita hoax yang menyerang salah satu kandidat yang bersaing pada Pemilu 2019. Akun media sosial (medsos) palsu diprediksi berseliweran selama masa kampanye pesta demokrasi terbesar di Indonesia.

Akun medsos palsu yang menyebar kampanye hitam harus diblokir lantaran kontennya melanggar perundang-undangan. “Kami bakal berkoordinasi dengan Polres Sukoharjo dan Dinas Komunikasi dan Informatika [Diskominfo] Sukoharjo untuk mengintensifkan patroli cyber dan menyisir akun medsos palsu yang menyebar kampanye hitam,” ujar dia.

Selama ini, Bawaslu Sukoharjo telah berulang kali melaksanakan kegiatan pengawasan partisipatif masyarakat dengan sasaran anggota pramuka, tokoh agama, hingga organisasi kemasyarakatan (ormas). Langkah ini dilakukan untuk mencegah praktik money politics.

Sementara itu, Wakil Bupati Sukoharjo, Purwadi, menyatakan pegawai negeri sipil (PNS) harus menjaga netralitas selama masa kampanye Pemilu 2019. Hal ini diatur dalam regulasi termasuk sanksi yang diterima PNS ikut terlibat politik praktis.

Purwadi berharap elemen masyarakat ikut berpartisipasi menyukseskan event politik lima tahunan itu. “Ada anggota panitia pengawas kecamatan [panwascam] yang selalu mengawasi saat ada kegiatan-kegiatan politik. Para PNS harus benar-benar menjaga netralitas selama masa kampanye pemilu,” kata dia.