Satpol PP Solo Awasi Penggalangan Sumbangan untuk Palu

Penggalangan dana untuk korban bencana Palu di area CFD Jl. Slamet Riyadi, Solo, Minggu (7/10 - 2018) pagi. (Solopos/Irawan Sapto Adhi)
08 Oktober 2018 07:00 WIB Indah Septiyaning Wardhani Solo Share :

Solopos.com, SOLO -- Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Solo meningkatkan pengawasan menyusul maraknya aksi penggalangan dana bantuan untuk korban gempa dan tsunami Sigi, Palu, dan Donggala, Sulawesi Tengah.

Aksi penggalangan dompet bantuan tersebut dilakukan berbagai kalangan organisasi di persimpangan jalan protokol di Kota Bengawan.

Kepala Bidang (Kabid) Ketenteraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Agus Sis Wuryanto mengatakan mulai memetakan lokasi persimpangan jalan-jalan protokol yang digunakan sejumlah kalangan untuk menghimpun sumbangan tersebut.

Lokasi itu di antaranya Jl. Slamet Riyadi, Jl. Urip Sumoharjo, Jl. Ir. Juanda, dan Jl. Kapten Mulyadi. Keberadaan mereka mulai diawasi agar tidak ada penyalahgunaan dalam penggalangan dana sumbangan tersebut.

"Kami awasi dan cek apakah penarik sumbangan itu organisasi legal atau bukan," kata dia ketika berbincang dengan Solopos.com, Minggu (7/10/2018).

Selain mengecek legalitas keorganisasian, Satpol PP juga akan mengecek bagaimana mekanisme penyaluran sumbangan tersebut, termasuk ke mana dan melalui apa sumbangan akan disalurkan.

Agus tak memungkiri bencana gempa dan tsunami yang melanda daerah Palu, Sigi, dan Donggala membangkitkan rasa kemanusiaan warga Indonesia, tak terkecuali Kota Solo. Mereka beramai-ramai menggalang sumbangan masyarakat untuk membantu para korban gempa dan tsunami tersebut.

"Kami tidak mempermasalahkan penggalangan dana itu. Namun kami juga perlu mengawasi karena mereka menarik sumbangan apakah benar disalurkan atau tidak," katanya.

Tak hanya legalitas, Agus Sis juga menyoroti keberadaan mereka yang menggalang dana sumbangan di persimpangan jalan. Keberadaan mereka rawan menimbulkan kecelakaan dan mengganggu kelancaran lalu lintas.

Karena itu perlu diawasi dengan patroli rutin. Patroli dilakukan petugas Satpol PP bersama Perlindungan Masyarakat (Linmas) kota dan kelurahan.

"Kami beberapa kali juga menerima keluhan dari warga soal penggalangan dana sumbangan itu. Karena mereka ada di jalan-jalan dan rawan kecelakaan," katanya.

Selain pengawasan penggalangan dana sumbangan gempa, Satpol PP juga mengintensifkan operasi pengemis gelandangan dan orang telantar (PGOT). Operasi PGOT diintensifkan di jalan-jalan utama di Kota Bengawan dan kawasan pertokoan, serta keramaian publik lainnya.

Beberapa wilayah misalnya Pasar Kliwon, Laweyan, serta Serengan menjadi sasaran Pemkot dalam pengawasan PGOT. Di beberapa wilayah seperti Serengan dan Laweyan, keberadaan pengemis biasanya merebak setiap Kamis.

Sulit Dipertanggungjawabkan

Begitu pula di kawasan Pasar Kliwon, para pengemis merajalela setiap Jumat. Warga Banjarsari, Dyah Nur Sinta, mengaku resah dengan maraknya aksi penggalangan dana yang mengatasnamakan untuk korban bencana gempa dan tsunami.

Aksi tersebut, menurutnya, sulit dipertanggungjawabkan. "Kami tidak masalah ada penggalangan dana. Asal dana itu benar disalurkan. Kami hanya khawatir mereka itu galang dana di jalan-jalan dan sangat membahayakan pengguna jalan," katanya.

Berdasarkan pantauan Solopos.com, area car free day (CFD) Jl. Slamet Riyadi, Minggu (7/10/2018) pagi, dibanjiri aktivitas galang dana oleh sejumlah kelompok masyarakat untuk korban bencana gempa bumi Palu.

Ada sedikitnya 14 kelompok masyarakat yang menggalang dana bagi korban bencana di Sulawesi Tengah (Sulteng) di area CFD ruas Plaza Sriwedari-simpang Stadion Sriwedari atau Jl. Bhayangkara.

Jumlah kelompok masyarakat yang menggalang dana di area CFD diyakini lebih banyak mengingat masyarakat bisa menggalang dana di area CFD Jl. Slamet Riyadi lain, yakni dari Plaza Manahan ke arah timur maupun dari simpang Stadion Manahan ke arah barat. (Irawan Sapto Adhi)