Penghuni HP 105 Solo Belum Pindah, Ongkos Bongkar Hangus

pertanahan solo, tanah HP 105, satpol pp solo, jebres
09 Oktober 2018 14:15 WIB Indah Septiyaning Wardhani Solo Share :

Solopos.com, SOLO -- Pemerintah Kota (Pemkot) Solo mengambil sikap tegas dengan membatalkan pemberian ongkos bongkar bagi warga penghuni lahan Hak Pakai (HP) Nomor 105 di Jebres Tengah, Kecamatan Jebres.

Ongkos bongkar tidak akan diberikan alias hangus jika hingga batas waktu yang ditentukan yakni Senin (8/10/2018), warga belum membongkar sendiri bangunan mereka. Selanjutnya, bangunan warga akan dibongkar oleh Pemkot.

Hingga kini Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Solo belum menentukan jadwal eksekusi pembongkaran bangunan warga tersebut. Kepala Satpol PP Solo Sutarjo mengatakan masih ada banyak waktu untuk eksekusi bangunan. Satpol PP bisa datang kapan saja ke lokasi.

Saat ini, Satpol PP masih jadwal dengan berbagai instansi terkait yang akan dilibatkan dalam penertiban lahan HP 105, di antaranya Kepolisian dan TNI, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), serta Muspika Kecamatan Jebres.

Keterlibatan mereka dinilai penting agar Pemkot tidak menyalahi aturan. Yang jelas Pemkot sudah memberikan surat peringatan I, II, III serta pengosongan lahan bagi penghuni lahan HP 105.

Namun, hingga berakhirnya batas waktu pengosongan lahan warga yang menerima penataan dan penertiban Pemkot baru 50%. “Fifty-fifty lah [warga yang menolak dan yang menerima penataan lahan HP 105],” kata Sutarjo.

Sutarjo memastikan bantuan ongkos bongkar bangunan Rp65.000 per meter persegi dan ongkos angkut material Rp 500.000 per bangunan tidak akan diberikan kepada warga jika bangunan warga dibongkar oleh Pemkot.

“Kalau sudah dikosongkan ya alhamdulillah, kalau belum dikosongkan ya kami yang mengosongkan. Kalau sudah, kami akan bongkar. Kalau kami yang bongkar, berarti ongkos bongkar tidak bisa dicairkan, kan yang bongkar kami,” katanya.

Sekretaris Satpol PP Arif Darmawan membeberkan sebagian warga kini sudah bersedia menerima solusi dari Pemkot untuk pindah dari bangunan mereka.

"Beberapa dari mereka sudah siap, yang sudah terima uang bongkarnya juga ada. Untuk sukarela mungkin masih sungkan dengan yang lainnya, paling menunggu eksekusi dari kami,” katanya.

Sementara itu berdasarkan pantauan Solopos.com, Selasa (9/20/2018) atau sehari setelah batas waktu yang diberikan Pemkot berakhir, warga tetap pada pendirian mereka tidak akan membongkar bangunan mereka.

Salah satu warga penghuni bangunan di lahan HP Nomor 105, Opec, mengaku tidak peduli kalau pun Pemkot batal memberikan ongkos bongkar bangunan.

“Tidak masalah, yang penting adalah hak kami untuk tinggal di sini,”ujarnya. (Tamara Geraldine)