Kuota PBI JKN di Sukoharjo Ditambah, Begini Alasannya

Logo BPJS Kesehatan
09 Oktober 2018 18:08 WIB R Bony Eko Wicaksono Sukoharjo Share :

Solopos.com, SUKOHARJO – Pemkab Sukoharjo menambah kuota penerima bantuan iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebanyak 69.157 jiwa. Anggaran penambahan kuota PBI JKN berasal dari pemerintah pusat maupun Pemkab Sukoharjo.

Pemerintah daerah diminta mengoptimalkan pelaksanaan program pelayanan kesehatan terhadap masyarakat sesuai Instruksi Presiden (Inpres) No 8/1027 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Hal ini ditindaklanjuti Pemkab Sukoharjo yang mengalokasikan anggaran untuk membiayai penambahan kuota PBI JKN.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DKK Sukoharjo, Yunia Wahdiyati, mengatakan warga miskin yang tercatat dalam daftar PBI ketika sakit ditanggung pemerintah. Data warga miskin itu dibuktikan dengan Kartu Indonesia Sehat (KIS).

“Khusus untuk anggaran perubahan 2018 ada penambahan kuota PBI JKN sebesar 69.157 jiwa. Warga miskin yang tersebar di 12 kecamatan bisa mengakses layanan kesehatan,” kata dia saat berbincang dengan Solopos.com, Jumat (5/10/2018).

Penambahan kuota peserta PBI JKN merupakan wujud komitmen Pemkab Sukoharjo terhadap peningkatan kualitas pelayanan kesehatan terutama warga miskin. Selama ini, premi PBI JKN yang dibayar pemerintah Rp25.000 per jiwa.

Karena itu, data warga miskin yang menjadi peserta PBI JKN harus benar-benar valid dan akurat. “Kami terus berkoordinasi dengan Dinas Sosial (Dinsos) Sukoharjo untuk menyisir warga miskin yang belum terkaver JKN-KIS. Bisa jadi masih ada warga miskin yang belum menjadi peserta program JKN-KIS,” ujar dia.

Lebih jauh, Yunia menjelaskan penyisiran dilakukan di setiap desa/kelurahan untuk mencari warga miskin yang belum tercatat sebagai peserta JKN-KIS. Termasuk peserta JKN-KIS mandiri yang tak mampu membayar premi bulanan.

Yunia berharap warga miskin termotivasi untuk lebih giat bekerja dan menambah penghasilan setiap bulan. Apabila penghasilannya bertambah bakal berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan. “Saya tidak terlalu hafal jumlah total peserta JKN-KIS di Sukoharjo. Yang jelas, ada penambahan kuota PBI JKN pada anggaran perubahan 2018,” papar dia.

Sementara itu, seorang peserta JKN-KIS asal Waru, Kecamatan Baki, Santi, mengatakan masih ada beberapa warga miskin di wilayahnya yang tak tercatat sebagai peserta JKN-KIS. Mereka bingung saat sakit dan harus berobat ke rumah sakit lantaran tak memiliki uang. Santi meminta agar instansi terkait memvalidasi ulang data peserta JKN-KIS agar semua warga miskin bisa terkaver.