KBM Lumpuh, Sekolah Wonogiri Minta Pensiunan Guru Mengajar Lagi

Pengumuman mogok kerja GTT/PTT terpasang di salah sekolah di Wonogiri, Senin (8/10 - 2018). (Istimewa)
09 Oktober 2018 07:15 WIB Rudi Hartono Wonogiri Share :

Solopos.com, WONOGIRI -- Aksi mogok sekitar 6.000 guru tidak tetap/pegawai tidak tetap (GTT/PTT) TK, SD, dan SMP negeri di Wonogiri mulai Senin (8/10/2018) hingga Rabu (31/10/2018) mendatang berpotensi membuat kegiatan belajar mengajar (KBM) lumpuh.

Tokoh GTT Wonogiri, Triasmara, kepada Solopos.com, Senin, mengaku sebenarnya tak tega jika harus mogok mengajar siswa-siswi. Namun, instruksi pengurus Front Pembela Honorer Indonesia (FPHI) pusat agar seluruh GTT/PTT di Indonesia mogok kerja harus dipatuhi.

Dia menyebut akibat aksi itu 90 persen SD negeri lumpuh karena jumlah GTT/PTT lebih banyak dibanding guru PNS. Selain kegiatan belajar mengajar (KBM) tak bisa dilaksanakan, kegiatan administrasi atau aktivitas sejenisnya di sekolah juga tak bisa maksimal.

PTT yang bekerja di bagian tata usaha, pustakawan, dan penjaga sekolah juga turut mogok. Saat ini, KBM di SMP negeri masih cukup lancar karena jumlah guru PNS lebih mendominasi dibanding GTT.

Meski demikian, KBM kemungkinan terganggu karena guru PNS harus menggantikan peran GTT yang mengajar mata pelajaran tertentu.

“Mau bagaimana lagi, aksi ini perlu kami lakukan. Pemerintah enggak mendengar keluhan kami. Kami mengabdi puluhan tahun tapi tak diangkat PNS/ASN. Lebih sakit lagi, pemerintah membuka penerimaan CPNS guru tapi membatasi usia maksimal 35 tahun,” kata Triasmara.

Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) SD Wonogiri, Mahmud Yunus, mengonfirmasi seluruh SD negeri di Wonogiri sebanyak 748 sekolah terdampak. Dampak paling besar dirasakan SD yang memiliki GTT/PTT lebih banyak daripada guru PNS.

Ada SD yang hanya memiliki dua atau tiga guru PNS sudah termasuk kepala sekolahnya. Ketiadaan GTT/PTT membuat KBM dan aktivitas tata usaha dan perpustakaan terganggu.

Bahkan, ada kepala sekolah yang harus meminta kepala sekolah dan guru yang sudah pensiun kembali mengajar. Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Wonogiri, Gino, menyampaikan hal senada.

Ketiadaan GTT/PTT di SMP negeri relatif bisa diatasi karena jumlah guru PNS lebih banyak. SMP negeri di Wonogiri tercatat 78 sekolah.

Namun, di SMP tertentu KBM lumpuh karena hanya memiliki satu guru PNS sekaligus sebagai kepala sekolah. Kondisi itu terjadi di SMP Satu Atap 4 Kismantoro.

Lima SMP Satu Atap lainnya juga serupa karena jumlah guru PNS minim. Ketua Forum GTT/PTT Wonogiri, Sunthi Sari, mengatakan aksi mogok kerja ini pilihan berat.

Tidak ada GTT/PTT yang tak menangis saat berpamitan dengan para siswa dan pihak sekolah. Bahkan, GTT/PTT harus meminta maaf kepada para orang tua siswa karena kondisi sekarang membuat para GTT/PTT harus meninggalkan anak-anak mereka.

GTT/PTT tak ada pilihan lain selain harus mengikuti aksi. GTT/PTT harus memperjuangkan hak yang hingga sekarang tak dipenuhi pemerintah pusat.

Sunthi menilai negara tak mengakui keberadaan GTT/PTT. Tindakan itu sama halnya menganggap GTT/PTT sebagai budak modern.

“Sebenarnya Pemkab sudah membuat kebijakan yang berpihak kepada kami dengan memberi insentif. Kami sangat mengapresiasi. Tapi kami masih perlu memperjuangkan hak agar bisa diangkat jadi PNS/ASN,” kata dia.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Wonogiri, Siswanto, menyebut aksi tersebut membuat para siswa telantar. Dia akan berupaya sebisa mungkin agar siswa tetap bisa belajar di sekolah.

Dia sudah menginstruksikan kepada seluruh kepala SD dan SMP negeri untuk mengisi kegiatan sekolah dengan menggelar permainan edukatif jika kelas tidak bisa dikaver guru PNS. Langkah lain meminta guru PNS tetap mengajar dengan cara menggabungkan kelas.

“Diatur bagaimana pun KBM akan terganggu karena sekolah kekurangan guru PNS,” kata Siswanto.