Sembrono di Jalan, Foto Nampang di Akun Twitter Dishub Solo

Pengendara sepeda motor tak memakai helm di Kota Solo. (Twitter dishubsurakarta)
11 Oktober 2018 07:15 WIB Irawan Sapto Adhi Solo Share :

Solopos.com, SOLO -- Dinas Perhubungan (Dishub) Solo belakangan mulai intens memberikan sanksi sosial kepada masyarakat yang kedapatan melanggar aturan lalu lintas di Kota Bengawan.

Salah satu cara pemberian sanksi sosial itu adalah dengan mengunggah foto pelanggaran lalu lintas di media sosial.

Sebagai contoh pada Sabtu (6/10/2018) malam, akun Twitter resmi Dishub Solo @dishubsurakarta mengunggah sejumlah foto yang memperlihatkan tingkah lima anak muda mengendarai sepeda motor tanpa mengenakan helm.

Mereka bahkan kedapatan hanya mengendarai dua sepeda motor. Dengan kata lain, salah satu sepeda motor dipakai untuk berboncengan tiga orang.

Dalam foto itu, Dishub menayangkan dengan jelas pelat nomor salah satu kendaraan yang dipakai anak muda yang melanggar aturan lalu lintas itu.

“Malem mingguan sm temen itu boleh, naik kendaraan tdk dilarang tapi alangkah baiknya mentaati peraturan, mimin sedih liat remaja ini di jalan besar tdk memakai helm, dan yg depan bonceng 3, apa perlu mimin boncengin? Ni bangku belakang sepi,” cuit akun @dishubsurakarta melengkapi unggahan foto tersebut.

Pada Selasa (9/10/2018), Dishub melalui akun Twitter yang sama juga mengunggah foto tujuh pengendara sepeda motor berhenti di zebra cross saat menunggu lampu merah di wilayah Pasar Kliwon.

Dalam unggahan foto tersebut, Dishub juga memperlihatkan dengan jelas pelat nomor beberapa kendaraan milik masyarakat yang melanggar aturan lalu lintas. Seperti sengaja ingin mendekat kepada netizen muda, akun @dishubsurakarta kembali melengkapi unggahan foto itu dengan kalimat sindiran bernada gaul dan kekinian.

“Penampakan di ps. Kliwon. Gemeesss liatnya ya berasa pengen cubiittt satu satu kalo mimin disitu *uhh ciwel ciwel ciweell,” twit akun Twitter @dishubsurakarta seraya menyampaikan terima kasih atas kiriman foto tersebut dan mempersilakan para netizen mencolek akun @dishubsurakarta jika menemukan pelanggaran lalu lintas lainnya.

Kabid Lalu Lintas Dishub Solo, Ari Wibowo, mengonfirmasi Dishub belakangan mulai intens memanfaatkan media sosial untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menaati aturan lalu lintas.

Dishub sengaja mengunggah temuan pelanggaran lalu lintas agar memberikan efek jera bagi pelaku. Sementara itu, dia menjelaskan Dishub sengaja menggunakan kata-kata gaul atau kekinian dalam setiap unggahannya di media sosial agar bisa lebih mudah diterima atau ramah terhadap netizen.

Sementara Dishub baru aktif mengunggah temuan pelanggaran lalu lintas lewat Twitter. “Pelanggaran lalu lintas yang difoto dan diviralkan di medsos jadi hukuman sosial atau untuk efek jera,” jelas Ari saat diwawancarai Solopos.com, Rabu siang.

Ari pun mempersilakan masyarakat mencolek akun media sosial milik Dishub ketika mendapati pelanggaran lalu lintas. Akun Dishub kemudian akan mengunggah pelanggaran tersebut.

Namun, dia tak menampik jika ke depan Dishub juga akan memanfaatkan teknologi CCTV. Dishub akan mengunggah langsung gambar atau rekaman video pelanggaran lalu lintas oleh masyarakat yang terekam kamera CCTV milik Dishub.

Selain Twitter, Ari berencana bakal mengoptimalkan juga pemanfaatan akun Instagram dan Facebook untuk memberikan edukasi kepada masyarakat seputar pentingnya tertib berlalu lintas.

“Sementara kami masih banyak [mengunggah] temuan pelanggaran dari teman-teman dan masyarakat di lapangan. Belum sampai [mengunggah] hasil rekaman kamera CCTV,” jelas Ari.

Sementara itu, Dosen Fakultas Hukum UNS Solo yang juga menjadi pegiat Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) Solo, Adriana Grahani, menilai langkah Dishub mengunggah pelaku pelanggaran lalu lintas di media sosial perlu dikaji ulang.

Tindakan tersebut rawan menimbulkan konflik baru di masyarakat. Dia menyampaikan sangat mungkin para pelaku pelanggaran lalu lintas yang diunggah ke media sosial tidak terima dengan perundungan atau bullying dari netizen.

Konflik tersebut bisa semakin parah bilamana sang pelaku pelanggaran telah diketahui identitasnya, misal dari pelat nomor kendaraan yang diunggah.

“Setidaknya Dishub perlu memberikan sosialisasi dulu mengenai kebijakan ini. Sampaikan aturan mainnya. Pokoknya jangan sampai pemerintah yang seharusnya mencegah dan menangani konflik sosial, malah melakukan tindakan sebaliknya,” ucap Adriana.