Eksekusi Lahan HP 105 Jebres Solo Ricuh, 5 Orang Ditangkap

Suasana eksekusi lahan HP 105 Jebres, Solo, Kamis (11/10 - 2018). (Solopos/Nicolous Irawan)
11 Oktober 2018 13:15 WIB Tamara Geraldine Solo Share :

Solopos.com, SOLO -- Eksekusi dan pembongkaran bangunan warga di lahan hak pakai (HP) 105, Jebres, Solo, Kamis (11/10/2018) pagi, diwarnai kericuhan.

Pantauan Solopos.com di lokasi, ratusan aparat kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Solo dikerahkan untuk proses eksekusi dan penertiban hunian di HP 105 Jebres.

Ekseskusi di mulai pukul 08.30 WIB dengan pembacaan dasar eksekusi oleh pegawai Bagian Hukum Setda Solo. Setelah itu dilakukan eksekusi dengan merobohkan bangunan di lahan HP 105.

Kericuhan mulai saat petugas Satpol PP mulai merobohkan bangunan warga satu demi satu. Warga melakukan perlawanan dan petugas terpaksa mengamankan lima warga yang dianggap menghalangi eksekusi.

Salah satu warga, Opec, terus memaki maki Kepala Satpol PP, Sutarjo, dan menuding Satpol PP tidak punya hati nurani terhadap kaum miskin.

“Kalian itu tidak merasakan menjadi orang miskin. Memangnya kami ini hewan yang bisa digusur tanpa diberikan solusi tempat tinggal? Kalau sudah digusur begini saya akan tinggal di mana? Tolong perasaannya dipakai! Kami ini warga miskin bukannya dibela malah digusur seperti ini,” ujarnya.

Warga yang menghalangi Satpol PP merobohkan bangunan mereka diamankan polisi. Ada sekitar lima warga yang diamankan petugas dikarenakan menghambat jalannya penggusuran.

Mereka juga diamankan karena memaki-maki petugas dan membawa kayu untuk mengadang petugas Satpol PP yang akan melakukan eksekusi bangunan.

Kepala Satpol PP Sutarja mengatakan sudah menjalankan prosedur sebelum melakukan eksekusi.

“Kami sudah melayangkan SP I, SP II, SP III, dan surat perintah pengosongan sudah kami berikan kepada warga. Jadi hari ini kami lakukan penertiban. Kami sudah memberikan tenggat waktu sampai Senin [8/10/2018] untuk pengosongan barang-barang tetapi warga tidak bertindak akhirnya hari ini kami bertindak,” ujarnya.

Pemkot Solo sebelumnya menawarkan kompensasi meliputi ongkos bongkar bangunan Rp65.000 per meter persegi, ongkos angkut material Rp500.000 per bangunan, dan relokasi ke rumah susun sederhana sewa (rusunawa) bagi warga yang tidak memiliki rumah.

Begitu juga bagi warga yang memiliki usaha di rumahnya, Pemkot memberikan ruang usaha di Pasar Panggungrejo.

“Semua sudah kami tawarkan ke warga berupa uang bongkar dan ongkos material tetapi warga tidak bertindak. Karena itu hari ini kami eksekusi semua rumah warga,” ujarnya.

Sutarja menjelaskan eksekusi akan diselesaikan hari itu juga. Dia sudah mengintruksikan semua anggota Satpol PP untuk menyelesaikan semua proses tersebut.

“Hari ini kalau bisa selesai. Kami akan selesaikan semuanya,” ujarnya.