Kades Saradan Sragen Jadi Tersangka Kecurangan Seleksi Perdes

Tim Inspektorat Sragen meminta klarifikasi panitia pengisian perdes Kedawung, Mondokan, Sragen, Rabu (15/8 - 2018). (Solopos/Tri Rahayu)
11 Oktober 2018 19:15 WIB Tri Rahayu Sragen Share :

Solopos.com, SRAGEN -- Polres Sragen menetapkan Kepala Desa Saradan, Kecamatan Ngrampal, Anis Tri Waluyo sebagai tersangka kasus korupsi (suap) dalam seleksi penerimaan perangkat desa (perdes).

Perbuatan Anis dianggap pelanggaran terhadap UU No. 20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Kades Saradan juga disangka melanggar Pasal 12 huruf e dan Pasal 9 UU No. 20/2001 juncto UU No. 31/1999 tentang indikasi unsur paksaan dan pemerasan serta indikasi delik pemalsuan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara.

Penjelasan itu disampaikan Kapolres Sragen AKBP Arif Budiman saat ditemui wartawan saat mendampingi tim Polda Jateng memeriksa penghuni LP Kelas IIA Sragen, Kamis (11/10/2018).

Kapolres menyampaikan Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Sragen sudah memanggil kades bersangkutan laklu memeriksanya sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi dalam seleksi penerimaan perangkat desa (perdes) Saradan, Karangmalang, Sragen.

“Nama tersangkanya A [Anis]. Dia adalah Kepala Desa Saradan. Proses penyidikan terus berjalan. Tersangka dikenakan UU Tipikor, yakni UU No. 31/1999 yang diperbarui dengan UU No. 20/2001, Pasal 12e dan atau Pasal 9. Ancamannya masing-masing 6 tahun dan 10 tahun," jelas Arif.

Barang bukti yang disita dari Anis berupa dokumen pengumuman dan dokumen dari LPPM [lembaga penelitian dan pengabdian], dokumen yang dibuat tim panitia seleksi perdes yang dijadikan dasar mengeluarkan pengumuman atas seleksi perdes dan sejumlah kuitansi.

Arif menyampaikan tidak ada uang tunai yang disita karena uang tunai sudah dikembalikan kepada calon perdes bersangkutan tetapi di dalam kuitansi itu terdapat nominal rupiah senilai Rp80 juta.

Dia menyampaikan modusnya sesuai Pasal 12e dan Pasal 9 UU No. 20/2001. Pasal 12e menjelaskan tentang pegawai negeri dan atau penyelenggara negara yang melawan hukum, memaksa orang memberikan sesuatu.

Pemerasan

Artinya, pada pasar itu, mengandung unsur paksaan atau pemerasan. “Sedangkan Pasal 9, menjelaskan delik pemalsuan yang dilakukan pegawai negeri atau penyelenggara negara. Delik ini dilaksanakan saat dia melaksanakan tugas secara terus menerus. Dua pasal tersebut mengakomodasi modus-modus dalam proses seleksi perdes,” kata Arif.

Arif menyatakan penyidik masih terus mengembangkan kasus tersebut apabila di kemudian hari ditemukan indikasi keterlibatan atau adanya hal-hal yang dilakukan pihak-pihak lain maupun terkait dengan modus lain selama proses seleksi perdes.

Dia menyampaikan konstelasi kasusnya berkaitan dengan UU Tipikor. “Awalnya, kami mengakomodasi beberapa laporan yang masuk ke Polres. Dari laporan yang ada, kami mencoba merumuskan konstruksi pembuktian dengan mendasari fakta-fakta yang dihimpun dalam berita acara pemeriksaan. Atas dasar itu, korban tidak menunjuk pada satu orang tetapi akibat atau dampaknya lebih dari satu orang. Jadi korban itu tidak terbatas pada orang yang dirugikan secara finansial tetapi ada dampak lainnya,” tambahnya.

Dia menyebutkan lowongan perdes Saradan meliputi sekretaris desa dan bayan masing-masing satu orang. Dia menyampaikan pengembangan kasus ini nantinya didasarkan pada modus, cara melakukan, dan tipologi masing-masing panitia dan tim seleksi perdes.

Misalnya adanya penggunaan LPPM A atau LPPM B. Meskipun pilihan LPPM itu masih terintegrasi dengan Peraturan Bupati Sragen.

“Sampai hari ini, kami tidak menahan tersangka. Saksi-saksi ada 18 orang yang sudah dimintai keterangan, termasuk saksi ahli,” tuturnya.

Sementara itu, Kades Saradan Anis Tri Waluyo belum bisa dimintai konfirmasi. Anis enggan mengangkat teleponnya saat dihubungi Solopos.com berulang kali sejak siang hari hingga sore hari.

Anis juga tidak merespons pesan singkat yang dikirimkan Solopos.com lewat Whatsapp dan short message service (SMS).

Camat Karangmalang Sriyono berhasil menghubungi Anis. Dia menilai Anis mungkin masih syok setelah Polres menetapkannya sebagai tersangka dan mungkin enggan berhubungan dengan wartawan.

“Selama ini panggilan dari Polres langsung kepada yang bersangkutan. Saya mendapat informasi Selasa kemarin dipanggil dan statusnya sudah tersangka. Sekarang setiap Senin dan Kamis dia harus apel ke Polres Sragen,” ungkapnya.