Foto Pelanggaran Lalin Solo Diunggah di Medsos, Positif atau Negatif?

Pengendara sepeda motor tak memakai helm di Kota Solo. (Twitter dishubsurakarta)
12 Oktober 2018 16:15 WIB Irawan Sapto Adhi Solo Share :

Solopos.com, SOLO -- Warga memberikan tanggapan beragam terkait kebijakan Dinas Perhubungan (Dishub) Solo mengunggah foto pelanggaran lalu lintas (lalin) di media sosial (medsos) sebagai bentuk sanksi sosial bagi pelanggar.

Ada warga yang pro, ada juga yang kontra. Mahasiswa Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo asal Ngawi, Jawa Timur, Isma Illia Shara, 19, mendukung langkah Dishub memberikan saksi sosial kepada para pelanggar lalu lintas dengan cara mengunggah foto atau video pelanggaran mereka ke medsos.

Dia meyakini cara itu cukup efektif mengurangi kasus pelanggaran lalu lintas khususnya yang dilakukan anak-anak muda. Mahasiswa Prodi Sosiologi tersebut menganggap warga cenderung tak akan mengulangi kesalahan melanggar aturan lalin jika setelah malu dipertontonkan kepada netizen di medsos.

“Sanksi sosial seperti itu saya rasa perlu diberlakukan. Sekarang zamannya kan sudah lain. Saya yakin unggahan foto atau video pelanggaran lalu lintas ke medsos bakal memberikan efek jera juga bagi para pelanggar. Sementara orang lain yang membaca unggahan tersebut akan berpikir ulang untuk melanggar lalu lintas,” kata Shara kepada Solopos.com, Kamis (11/10/2018).

Warga Kampung Depok RT 003/RW 004 Kelurahan Manahan, Banjarsari, Ngadimin, 52, memiliki pendapat lain. Dia kurang sepakat dengan langkah Dishub memberikan sanski sosial kepada para pelanggar lalu lintas dengan mengunggah foto atau video mereka ke medsos.

Menurut dia, hal itu rawan menimbulkan konflik sosial dan tidak menutup kemungkinan depresi bagi para pelanggarnya. Laki-laki paruh baya yang bekerja sebagai petugas linmas Kelurahan Manahan tersebut menyarankan lebih baik Dishub bekerja sama dengan Polresta Surakarta mengumpukan foto atau video pelanggaran lalu lintas hanya sebagai bahan untuk memberikan surat tilang.

“Kalau bisa, foto atau video pelanggaran lalu lintas tidak usah diunggah ke medsos. Tapi dijadikan bahan saja untuk memberikan sanksi sesuai aturan. Jadi misalnya ada foto yang menunjukkan kendaraan melanggar lalu lintas, pelat nomornya dicatat kemudian petugas melacak alamat rumah pemilik kendaraan itu untuk keperluan memberikan surat tilang,” jelas Ngadimin.

Lurah Setabelan, Sudadi, tak mempersoalkan kebijakan Dishub tersebut. Hanya, dia berpendapat lebih baik warga yang kedapatan melakukan pelanggaran lalu lintas diberikan sanksi hukum formal saja dengan diberi surat tilang di tempat.

Dia mengusulkan sanksi sosial dengan diunggah ke medsos biar diberlakukan khusus bagi para Aparatur Sipil Negera (ASN) yang melanggar aturan lalu lintas. Sudadi menilai para ASN sudah seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat umum untuk bertingkah laku sesuai aturan hukum.

“Kalau saya, sanksi sosial bagi pelanggar lalu lintas lebih cocok diberlakukan khusus bagi ASN saja, karena ASN itu kan harus memberikan contoh yang baik bagi masyarakat. Jika ASN kedapatan melanggar aturan, termasuk di jalan, kami-kami ini biar diketahui masyarakat supaya malu dan tidak mengulangi kesalahan,” jelas Sudadi.

Sebagaimana diinformasikan, Dishub Solo belakangan gencar mengunggah foto/video pelanggaran aturan lalin. Bahkan Dishub tak berupaya menyamarkan pelat nomor kendaraan pelanggar tersebut.