Wali Kota Solo Minta Pola dan Penilaian Tes CPNS Dikaji Ulang

Wali Kota Solo, F.X. Hadi Rudyatmo ditemani Bupati Sragen, Kusdinar Untung Yuni Sukowati, meninjau tes CPNS di GOR Diponegoro Sragen, Senin (29/10 - 2018). (Solopos/Kurniawan)
30 Oktober 2018 08:00 WIB Kurniawan Sragen Share :

Solopos.com, SRAGEN -- Wali Kota Solo, F.X. Hadi Rudyatmo, meminta pola perekrutan dan sistem penilaian tes calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang dilakukan pemerintah dikaji ulang.

Dia menilai terjadi pemborosan dalam pola perekrutan CPNS 2018. Sistem penilaian tes kompetensi dasar (TKD) yang menerapkan ketentuan passing grade di tiga bidang penilaian menurut orang nomor satu di Kota Bengawan itu kurang fair.

Pernyataan tersebut disampaikan Rudy saat diwawancarai wartawan seusai memantau tes CPNS 2018 Pemkot Solo di GOR Diponegoro Sragen, Senin (29/10/2018). Dia didampingi Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati dan Wabup Dedy Endriyatno.

"Kalau seperti ini boros. Dari 7.000 pendaftar yang akan diterima hanya beberapa ratus orang. Itu kan saya anggap tidak niat negara ini. Dipaksakan. [Jumlah CPNS] Yang akan diterima tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan," tutur dia.

Rudy tidak bermaksud mengalihkan pelaksanaan seleksi CPNS dari pemerintah pusat ke daerah. Dia hanya ingin ada perubahan dalam pola perekrutan dan sistem penilaian. Tujuannya agar perekrutan CPNS ke depan lebih efektif dan efisien.

Ihwal penilaian tes yang dinilai Rudy kurang tepat yaitu adanya passing grade di tiga bidang uji yakni tes wawasan kebangsaan (TWK), tes intelegensia umum (TIU), dan tes karakteristik pribadi (TKP). Passing grade itu diatur di Permenpan RB Nomor 37/2018.

Passing grade TWK 75, TIU 80, dan TKP 14. Bila ingin lolos, peserta tes harus mencapai passing grade ketiga bidang uji itu. Bila ada bidang uji yang nilainya tak mencapai passing grade, peserta tidak lolos meski bidang uji lain nilainya jauh di atas passing grade.

"Menurut saya dengan sistem seperti itu jadinya membuang-buang anggaran. Dalam satu gelombang [sesi] tes, dari 200 orang peserta tes bisa saja yang lolos hanya 10 orang. Sepertinya negara tidak niat dalam menggelar perekrutan CPNS 2018," sambung dia.

Dengan penilaian berbasis passing grade, Rudy mempertanyakan relevansi dijumlahnya nilai total tiga bidang uji.

"Kalau nilai total ada pengaruhnya ya kasih tahu peserta, nilai total minimum berapa. Ini yang diberi tahu hanya nilai TWK, TIU, dan TKP," kata dia.

Di sisi lain, Rudy sempat memberikan motivasi kepada para peserta tes CPNS, Senin. Dia berpesan agar para peserta berusaha maksimal dalam mengerjakan soal-soal tes.

Hasil tes nantinya merupakan hasil jerih payah atau kerja masing-masing peserta tes. "Saya doakan semua bisa lolos. Tapi kan tetap yang terbaik yang akan diambil nantinya," kata dia.

Rudy mengingatkan agar peserta tes yang lolos nanti tidak teperdaya orang tak bertanggung jawab yang mengaku-ngaku telah berjasa membantu kelolosan. Orang tersebut biasanya mengatasnamakan sebagai orang suruhan Rudy.

"Setelah lulus nanti pasti ada yang menyampaikan agar mengirim ini, ini, untuk Wali Kota. Makanya saya sampaikan tidak ada kata syukur kecuali kepada yang memberi hidup," tegas dia.

Sedangkan perwakilan Badan Kepegawaian Negara (BKN), Sri Widaryanti, saat dimintai klarifikasi Rudy mengatakan dalam periode tes CPNS sebelumnya disebutkan siapa saja yang memenuhi passing grade dan yang tidak.

Tapi dalam perekrutan saat ini tak ada. "Yang sekarang tidak ada kolom itu. Jadi hanya ditampilkan hasil dari tes yang dilakukan peserta itu yang ditampilkan. Ihwal apakah passing grade mau ditampilkan atau tidak itu jadi kewenangan panselnas [panitia seleksi nasional]," terang Widaryanti.

Ihwal adanya ketentuan passing grade dalam sistem penilaian, menurut dia sudah diatur di Permenpan RB Nomor 37/2018. "Tapi di dalam aplikasi penilaian tidak muncul kolom untuk menampilkan apakah memenuhi passing grade atau tidak memenuhi," urai dia.