Pascakebakaran Pasar Legi Solo, Waspadai Pedagang Siluman!

Sejumlah pedagang Pasar Legi Solo tetap berjualan di luar pasar, Selasa (30/10 - 2018). (Solopos/Nicolous Irawan)
31 Oktober 2018 20:15 WIB Indah Septiyaning Wardhani Solo Share :

Solopos.com, SOLO -- Pemerintah Kota (Pemkot) Solo mewaspadai pedagang siluman pascakebakaran Pasar Legi, Senin (29/10/2018) lalu.

Keberadaan pedagang siluman berpotensi meningkat dengan memanfaatkan momentum bencana kebakaran yang melanda pasar induk terbesar di Kota Bengawan Solo ini.

Wali Kota Solo F.X. Hadi Rudyatmo mengatakan data pedagang di Pasar Legi yang terdampak maupun tidak terdampak kebakaran sudah dikunci. Jumlahnya sudah tidak bisa bertambah lagi.

Pemkot menggandeng paguyuban Pasar Legi dalam mendata pedagang di pasar tersebut. “Saya juga sudah wanti-wanti ke paguyuban, jangan coba-coba menambah jumlah pedagang,” kata Rudy, sapaan akrabnya, ketika dijumpai wartawan di Balai Kota, Rabu (31/10/2018).

Pemkot Solo akan merelokasi pedagang ke pasar darurat sesuai data di Dinas Perdagangan (Disdag), yakni pemegang surat hak penempatan (SHP) maupun Kartu Tanda Pengenal Pedagang (KTPP).

Dengan begitu tidak ada alasan lagi jumlah pedagang membengkak. Saat ini Pemkot masih fokus ke penyediaan pasar darurat bagi pedagang Pasar Legi pascakebakaran. Pembangunan pasar darurat dikerjakan mulai Senin (5/11/2018) nanti.

“Sekarang mulai digambar bangunan pasar darurat dan diukur lahannya,” kata dia.

Selama menempati pasar darurat, Pemkot akan membebaskan pedagang dari tarikan retribusi pasar. Pembebasan retribusi pasar akan diberlakukan sampai pedagang menempati pasar baru yang akan dibangun menggantikan pasar yang terbakar.

Rudy memastikan pembangunan pasar tersebut mulai dikerjakan pada 2019. Namun soal anggaran dan bagaimana penganggarannya, Pemkot masih menyusun detail engineering design (DED) terlebih dahulu.

Setelah itu, Pemkot memikirkan anggaran pembangunan Pasar Legi, apakah akan dibiayai Pemkot atau mengajukan permohonan bantuan anggaran ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah dan pemerintah pusat.

Soal nasib pedagang sebelum tersedia pasar darurat, Rudy mempersilakan pedagang tetap berdagang di lokasi-lokasi yang ditentukan Pemkot. “Jangan jualan sembarangan. Tidak boleh itu,” katanya.

Pemkot akan mengerahkan petugas Disdag dan Satpol PP untuk menata pedagang tersebut. Jangan sampai pedagang berjualan di sembarang tempat dan mengganggu arus lalu lintas.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jawa Tengah M. Arif Sambodo meminta Pemkot Solo segera mengajukan permohonan bantuan anggaran untuk pembangunan pasar darurat ke Pemprov Jawa Tengah.

“Dari provinsi akan membantu sejauh kemampuan kami di tahun anggaran ini. Tapi tentunya dengan mekanisme keuangan, yakni mengajukan permohonan kepada kami,” katanya.

Menurut dia, yang terpenting saat ini pembangunan pasar darurat bisa dipercepat agar ekonomi pasar induk di Kota Solo ini berdenyut kembali. Terkait revitalisasi pasar ke depan, Pemprov menyerahkan sepenuhnya kepada Pemkot terutama dalam menyusun DED Pasar Legi.

“Kami kan belum tahu DED-nya bagaimana. Ini biar disusun dulu lah, yang penting sesuai standardisasi pasar,” katanya.