Inspektorat Sukoharjo Selidiki Laporan Penyimpangan Dana Desa Pengkol

ilustrasi dana desa. (Solopos/Dok)
01 November 2018 13:15 WIB Trianto Heri Suryono Sukoharjo Share :

Solopos.com, SUKOHARJO -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo menurunkan tim Inspektorat untuk mengecek dugaan penyimpangan dana desa (DD) dan dana alokasi desa (ADD) di Desa Pengkol, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo. 

Dugaan penyimpangan tersebut dilaporkan Pengurus Dewan Pimpunan Nasional Gerakan Antikorupsi Independen (DPN GAKI) pada 27 September lalu ke Polda Jateng. 

DPN GAKI melaporkan dugaan penyimpangan dana desa dan alokasi dana desa 2016 dan 2017 Desa Pengkol, senilai Rp349 juta disertai bukti-bukti dugaan penyimpangan. 

“[Anggota] Inspektorat sudah diperintah dan sudah turun memeriksa saksi-saksi [dugaan penyimpangan dana di Desa Pengkol]. Ada laporan dugaan penyalahgunaan dana desa dan dana alokasi desa di desa tersebut [Pengkol] sehingga tim Inspektorat melakukan pengecekan dan pendalaman,” jelas Sekda Sukoharjo, Agus Santoso, kepada wartawan, Rabu (31/10/2018). 

Agus mengatakan penentuan volume pekerjaan menyimpang atau tidak harus dilihat dari hasil pemeriksaan. Menurutnya, saat ini pemeriksaan masih berlangsung dengan memperhatikan aspek ketelitian dan kecermatan. 

Agus menambahkan dari keterangan Camat Nguter, Sumarno, tidak ada proyek fiktif. Kegiatan di Desa Pengkol terlaksana sesuai perencanaan. “Laporan dari Pak Camat tidak ada proyek fiktif, semua kegiatan ada,” jelasnya.

Pada bagian lain, Sekda mengimbau masyarakat ikut mengawasi dan proaktif bermusyawarah menyelesaikan permasalahan desa. Dia mengakuin menjelang pilkades suhu politik lokal naik.  “Kita tunggu hasil pengecekan dari inspektorat apakah proyek itu fiktif atau tidak," ujar Agus.

Di sisi lain, Kepala Desa Pengkol, Sugiyo, membantah ada pembangunan fiktif dan dugaan penyelewengan dana.  “Tidak ada itu. Untuk dana desa 2016-2017 sudah terbentuk TPK [Tim Pengelola Kegiatan]. Pelaksanaan dana desa dan alokasi dana desa 2016-2017 sudah dimusyawarahkan dan tidak ada masalah dengan warga,” katanya.

Dia mengatakan lokasi yang mendapat pembangunan sudah memberikan surat pertanggungjawaban dan sudah dilaporkan ke satuan kerja perangkat daerah. Sugiyo menilai mencuatnya kabar penyelewengan itu terkait perpolitikan di desa menjelang pilkades. 

Sebelumnya, Ketua Umum DPN GAKI, Didik Rudiyanto, didampingi Sekjen DPN GAKI, Tuahta Sinulingga, kepada wartawan di Sukoharjo, Selasa (23/10/2018), mengungkapkan selain proyek fiktif, ada pemotongan dana dan dugaan penggunaan anggaran tidak sesuai rencana. 

Misalnya pekerjaan rabat beton senilai Rp87 juta tetapi hanya dipergunakan senilai Rp33 juta. Ada juga alokasi dana desa dan dana desa 2016 senilai Rp1,3 miliar dan setahun kemudian menjadi Rp1,5 miliar. 

“GAKI mendapatkan laporan dari berbagai desa dan akan melakukan advokasi hukum dan melakukan pencegahan. Salah satu laporan yang ditindaklanjuti laporan ke Polda Jateng adalah Desa Pengkol. Namun, dugaan penyimpangan di beberapa kabupaten di Soloraya dan NTT juga sudah dilaporkan dan ditindaklanjuti KPK.”