Soal Izin Flyover Purwosari Solo, Ini Kata Pejabat Kemenhub

Perlintasan KA Purwosari Solo. (Solopos/Dok)
02 November 2018 13:15 WIB Indah Septiyaning Wardhani Solo Share :

Solopos.com, SOLO -- Kementerian Perhubungan (Kemenhub) segera menerbitkan izin pendirian jalan layang (flyover) Purwosari Solo. Izin tersebut diperlukan terkait pembangunan flyover yang bakal melintas di atas persimpangan sebidang Purwosari.

Kepala Subdirektorat Jalur dan Bangunan Kereta Api Wilayah I Direktorat Prasarana Perkeretaapian Kemenhub, Bram Hertasning, mengatakan pembangunan jalan layang Purwosari masuk dalam proyek strategis nasional (PSN). Tahapannya kini tinggal menerbitkan izin pembangunan flyover tersebut.

“Pemkot sudah mengajukan izin ke kami. Izinnya sedang diproses dan tinggal diterbitkan,” kata dia ketika dijumpai wartawan seusai rapat koordinasi (rakor) pembangunan flyover Purwosari di Balai Kota, Rabu (31/10/2018).

Kemenhub melakukan survei di lokasi rencana pembangunan flyover Purwosari. Hasil survei ini menjadi dasar penerbitan izin pembangunan flyover.

Sesuai rencana proses lelang mulai berjalan pada November mendatang. Jalan layang yang diharapkan bisa mengurai kemacetan lalu lintas di persimpangan sebidang Purwosari ini ditarget bisa dibangun mulai awal tahun depan.

Wali Kota Solo F.X. Hadi Rudyatmo mengatakan Kemenhub memberikan dispensasi soal jarak fondasi pilar dengan as rel kurang dari ketentuan pemerintah.

Ketentuan terkait jarak minimal fondasi dengan as rel itu diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perpotongan atau Persinggungan Antara Jalur Kereta Api Dengan Bangunan Lain.

Dalam Pasal 7 disebutkan perpotongan di atas jalur kereta api harus memenuhi sejumlah ketentuan di antaranya ruang sisi kiri dan kanan dari jalur kereta api minimal 10 meter yang dihitung dari as rel terluar.

Namun regulasi itu juga mengatur pengecualian atas ketentuan tersebut, dengan syarat mendapat izin dari pejabat terkait.

“Jarak fondasi flyover dengan as rel sudah disepakati 7 meter, padahal mestinya 10 meter," kata dia.

Pemkot harus membuat surat pernyataan siap membongkar pondasi, manakala sewaktu-waktu PT Kereta Api Indonesia (KAI) membutuhkan lahan di sekitar fondasi jalan layang itu. Surat pernyataannya segera disiapkan terkait dispensasi tersebut.