Kendaraan Otomatis Bodong Jika STNK Mati 2 Tahun

Pelayanan Samsat keliling. (Solopos/Dok)
03 November 2018 13:45 WIB Akhmad Ludiyanto Boyolali Share :

Solopos.com, BOYOLALI — Pemilik kendaraan bermotor mulai saat ini harus rajin mengingat atau mengecek masa berlaku surat tanda nomor kendaraan (STNK). Pasalnya, jika sampai lupa tidak membayar pajak kendaraan hingga dua tahun setelah periode pajak lima tahunan, kendaraan tidak bisa diregsitrasi lagi dan dianggap bodong.

Hal tersebut dikatakan Kasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Samsat Boyolali, Siswanto, Jumat (2/11/2018). “STNK mati dua tahun atau tidak disahkan atau tidak dipajak, akan dihapus dari registrasi dan tidak bisa diregistrasi lagi alias kendaraannya bodong,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya.

Menurut Siswanto, selain STNK tidak dapat diregistrasi lagi, BPKB juga akan ikut hangus. Dia menambahkan sebenarnya aturan tersebut sudah terdapat pada Pasal 64 dan 74 UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas.

“Ini kan sebenarnya sudah ada di undang-undang namun pemerintah masih memberikan kelonggaran. Dan sekarang sejumlah daerah sudah mulai menerapkan aturan ini. Di Jawa Tengah sendiri penegakan aturan dimulai 24 Oktober,” imbuhnya.

Di sisi lain, keterlambatan ini sangat merugikan pemilik kendaraan sendiri. Pasalnya, jika kendaraan sudah terlanjur bodong, maka nilai jual kendaraan akan ambruk karena kendaraan dianggap tidak sah dan tidak memiliki surat-surat.

“Dan kalau di jalan kendaraan seperti ini kena razia maka akan dikandangkan oleh pihak terkait,” tegasnya.

Siswanto berpesan agar masyarakat membayar pajak kendaraan tepat waktu. Selain sebagai kewajiban, pajak digunakan negara untuk pembangunan.

Dalam pembayaran pajak kendaraan ini, sekarang pemerintah juga memberikan kemudahan-kemudahan dengan dibukanya layanan samsat keliling dan samsat desa. Bahkan, pembayaran pajak ini sekarang bisa dilayani sebelum jatuh tempo.

Seperti dikatakan Siswanto sebelumnya, pemilik kendaraan bermotor yang terdaftar di Jawa Tengah kini bisa membayar pajak lebih awal yakni hingga 60 hari sebelum jatuh tempo. Wajib pajak yang membayar pajak sebelum jatuh tempo ini juga berkesempatan lebih besar mendapat hadiah undian dalam Gebyar Hadiah Undian yang diselenggarakan Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) Jateng.

Kemudahan membayar pajak jauh sebelum jatuh tempo ini dimaksudkan untuk menggenjot pendapatan daerah, khususnya yang berasal dari pajak kendaraan bermotor (PKB).

“Dalam rangka menggenjot pendapatan khususnya PKB, sekarang bisa bayar pajak dua bulan atau 60 hari sebelum jatuh tempo,” ujarnya, Kamis (6/9/2018).